Politik

Komisi 4 DPRD Kota Medan Gelar RDP Bahas Permasalahan Persetujuan Bangunan Gedung dan Kolaborasi Antar-OPD untuk Mencegah Kebakaran

matabangsa.com – Medan: Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin (08/07/2024) untuk membahas berbagai permasalahan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan dan dipimpin oleh Haris Kelana Damanik, S.T., M.H., selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan.

RDP dihadiri oleh Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan lainnya serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Turut hadir pula perwakilan dari beberapa kecamatan dan kelurahan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung.

Dalam rapat tersebut, Haris Kelana Damanik, S.T., M.H., menyampaikan pentingnya kolaborasi yang erat antara berbagai OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk memastikan semua bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan komersial, mematuhi standar keselamatan. “Kebakaran yang sering terjadi di Kota Medan sebagian besar disebabkan oleh arus pendek listrik. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan PT. PLN untuk memantau serta memastikan bahwa semua bangunan memiliki fasilitas keselamatan kebakaran yang memadai,” ujar Haris Kelana Damanik.

Haris juga menekankan bahwa setiap bangunan harus memiliki lorong kebakaran yang berfungsi sebagai jalur evakuasi darurat dan instalasi listrik yang teratur serta sesuai dengan standar keselamatan. “Kolaborasi antara OPD harus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada bangunan yang melanggar aturan keselamatan,” tambah Haris.

Sementara itu, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, memberikan penekanan pada pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang PBG. Edwin meminta agar OPD yang menangani PBG bertindak tegas dalam menegakkan aturan serta melakukan tindakan terhadap masyarakat atau oknum yang melanggar ketentuan PBG.

“OPD yang menangani Persetujuan Bangunan Gedung harus bersikap tegas dalam menegakkan Perda. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, baik oleh masyarakat maupun oknum yang mencoba memanfaatkan celah aturan,” tegas Edwin Sugesti Nasution.

RDP ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengurusan PBG, termasuk permasalahan administratif, teknis, dan regulasi yang kerap menjadi hambatan dalam penerbitan izin bangunan. “Kami ingin mendengar solusi konkret dari masing-masing OPD untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam proses PBG,” ujar Haris Kelana Damanik.

Dalam diskusi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil untuk memperbaiki proses PBG dan meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya. “Kami terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses PBG,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan juga menyampaikan rencana untuk melakukan inspeksi rutin terhadap bangunan-bangunan baru dan yang sudah ada untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran. “Kami akan melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan semua bangunan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku,” ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.

RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem Persetujuan Bangunan Gedung serta mencegah terjadinya kebakaran di Kota Medan. “Kami berharap hasil RDP ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk memastikan keselamatan masyarakat dan mematuhi regulasi yang ada,” pungkas Haris Kelana Damanik.(dave)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top