matabangsa.com – Kota Bekasi | Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan kelurahan. Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, di Balai Patriot, Selasa (18/11).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi, serta menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPR RI Komisi XI H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, dan perwakilan Forkopimda.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa Kota Bekasi menghadapi tantangan besar seiring pesatnya laju urbanisasi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah daerah untuk semakin responsif dan adaptif.
Menurut Harris, kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, kapasitas aparatur harus terus ditingkatkan.
“Kita dituntut makin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan,” tegasnya.
Harris juga menyoroti pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Ia berharap workshop ini mampu mendorong kelurahan untuk bekerja lebih profesional.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi pada kemampuan aparatur dalam mengelolanya secara efektif dan sesuai aturan.
“Kepada seluruh perangkat kelurahan, manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat kompetensi dan kualitas pelayanan,” ujar Harris.
Selain itu, Harris juga meminta para camat terus mengawal pelaksanaan program pembangunan di kelurahan agar lebih terarah, terkoordinasi, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan pembangunan di tiap kelurahan dapat berjalan optimal sehingga terwujud Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warganya,” lanjutnya.
Workshop ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terkait tata kelola keuangan kelurahan. Aparat diharapkan mampu memahami regulasi terbaru, termasuk standar akuntabilitas dan aspek pengawasan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Bekasi ingin memastikan seluruh kelurahan memiliki kapasitas yang memadai dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pembangunan secara profesional.
Workshop Evaluasi Keuangan Kelurahan Tahun 2025 ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang terus berkembang dan menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.(***)
Tags :
#Kota Bekasi 2025,#Workshop Evaluasi Keuangan Kelurahan,#Transparansi dan akuntabilitas Bekasi,#Harris Bobihoe,#Pengelolaan keuangan daerah,#PembangunankelurahanBekasi,#BPKP Jawa Barat,#Pemerintahan Kota Bekasi,#Pelayanan publik kelurahan
