matabangsa.com – Medan : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 906 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Keputusan ini menjadi landasan administratif yang mengatur pelaksanaan kebijakan strategis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penerbitan SK Nomor 906 Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan kejelasan hukum dan konsistensi kebijakan. Melalui keputusan ini, pemerintah memberikan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
SK tersebut ditetapkan setelah melalui proses kajian dan pertimbangan administratif yang matang. Pemerintah menilai keputusan ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam dokumen SK Nomor 906 Tahun 2025, pemerintah mengatur ruang lingkup pelaksanaan kebijakan, kewenangan pihak terkait, serta mekanisme pengawasan. Pengaturan ini bertujuan mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas.
Pemerintah menegaskan bahwa implementasi SK ini harus dilakukan secara transparan dan profesional. Setiap instansi terkait diwajibkan memahami substansi keputusan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.
Penerbitan SK ini juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses pengambilan keputusan di lapangan diharapkan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sejumlah pihak menilai SK Nomor 906 Tahun 2025 memberikan sinyal positif terhadap iklim tata kelola pemerintahan. Kepastian aturan dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong efektivitas pelayanan.
Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan SK ini akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan serta menyesuaikannya dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Dengan diterbitkannya SK Nomor 906 Tahun 2025, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menjalankan kebijakan secara disiplin, terukur, dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.(***)
Tags: SK 906 Tahun 2025, kebijakan pemerintah, keputusan resmi, tata kelola pemerintahan, regulasi publik, bobby nasution, gubsu,
Caption Foto: Dokumen Surat Keputusan Nomor 906 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah.
