matabangsa.com – Jakarta: Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, dua wilayah terpencil milik Australia yang tidak dihuni manusia dan hanya menjadi habitat penguin di sekitar Antartika, kini turut terkena imbas kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Meskipun akses menuju pulau-pulau ini hanya bisa ditempuh lewat pelayaran selama dua minggu dari Perth, Australia Barat, keduanya tetap masuk dalam daftar target tarif perdagangan AS.
Kebijakan baru yang dikeluarkan Gedung Putih menetapkan tarif dagang sebesar 10 persen terhadap wilayah-wilayah luar Australia, termasuk Pulau Heard dan McDonald.
Hal ini menjadi sorotan karena wilayah tersebut bahkan tidak memiliki aktivitas perdagangan yang diketahui secara signifikan.
Menurut laporan The Guardian yang dikutip pada Sabtu 5 April 2025, Pulau Heard dan Kepulauan McDonald tergolong sebagai wilayah yang sangat terpencil dan tidak pernah dikunjungi manusia selama hampir satu dekade terakhir.
Meski begitu, keduanya tercantum dalam daftar “negara” yang akan dikenai tarif baru oleh pemerintah AS.
Menanggapi keputusan itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan keprihatinannya.
Baca Juga: 20 Ucapan Sungkem pada Orang yang Lebih Tua dalam Bahasa Jawa Halus
“Tidak ada tempat di Bumi yang aman,” ujar Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, merujuk pada betapa luasnya dampak kebijakan tersebut.
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald dikategorikan sebagai wilayah eksternal Australia. Meski tidak memiliki pemerintahan sendiri, wilayah eksternal ini tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah federal Australia.
Selain kedua pulau tersebut, wilayah lain yang juga dikenakan tarif oleh AS termasuk Kepulauan Cocos (Keeling), Pulau Christmas, dan Pulau Norfolk.
Baca Juga: 20 Ucapan Sungkem pada Orang yang Lebih Tua dalam Bahasa Jawa Halus
Pulau Norfolk sendiri terkena tarif lebih tinggi, yakni sebesar 29 persen.
Terletak sekitar 1.600 kilometer di timur laut Sydney, pulau ini memiliki populasi sekitar 2.188 jiwa.
Menurut data dari Observatory of Economic Complexity, pada tahun 2023 Pulau Norfolk mengekspor barang ke AS senilai 655. dolar AS (sekitar Rp10,5 miliar), dengan ekspor utama berupa alas kaki kulit senilai 413. dolar AS (sekitar Rp6,7 miliar).
Namun, data tersebut diragukan oleh George Plant, administrator Pulau Norfolk.
“Tidak ada ekspor yang diketahui dari Pulau Norfolk ke Amerika Serikat dan tidak ada tarif atau hambatan perdagangan non-tarif yang diketahui atas barang-barang yang masuk ke Pulau Norfolk,” ujar George Plant.
Pernyataan Albanese pun menyoroti kejanggalan dalam kebijakan tarif ini.
Baca Juga: RI Putuskan Gabung New Development Bank, Prabowo: ‘Booster’ Kuat untuk Strategi Transformasi
“Pulau Norfolk dikenai tarif sebesar 29 persen. Saya tidak begitu yakin bahwa Pulau Norfolk, sehubungan dengan itu, merupakan pesaing dagang dengan ekonomi raksasa Amerika Serikat, tetapi itu hanya menunjukkan dan memberi contoh fakta bahwa tidak ada tempat di Bumi yang aman dari ini,” katanya.
Hal yang lebih membingungkan adalah data terkait Pulau Heard dan Kepulauan McDonald.
Wilayah ini nyaris tak berpenghuni dan tidak memiliki fasilitas seperti bangunan permanen.
Baca Juga: Bahagia Warga Desa Cijayanti Terima Sembako Rutin Tahunan dari Prabowo: Alhamdulillah
Meskipun demikian, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengimpor barang senilai 1,4 juta dolar AS (sekitar Rp22,8 miliar) dari wilayah ini pada tahun 2022.
Lebih lanjut, hampir seluruh nilai ekspor tersebut dikategorikan sebagai produk “mesin dan listrik”, meskipun tidak jelas bagaimana barang-barang tersebut berasal dari wilayah yang nyaris tidak memiliki aktivitas manusia.
Dalam lima tahun sebelumnya, nilai impor dari Pulau Heard dan Kepulauan McDonald berkisar jauh lebih rendah, yakni antara 15. dolar AS (sekitar Rp244 juta) hingga 325. dolar AS (sekitar Rp5,2 miliar) per tahun.
Ketidakkonsistenan data ini memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat ekonomi dan diplomasi perdagangan.
Kebijakan tarif perdagangan yang menargetkan wilayah-wilayah kecil dan tak berpenghuni seperti ini memunculkan kritik tajam.
Apalagi, dampaknya bisa jadi tidak sepadan dengan potensi ekonomi yang sebenarnya dimiliki wilayah-wilayah tersebut.
Sementara itu, publik dan pengamat kebijakan luar negeri menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi politik dagang Trump yang bersifat luas dan menyapu semua pihak tanpa terkecuali.
Bahkan tempat yang hanya dihuni oleh penguin pun tak luput dari daftar sanksi.
Fenomena ini menjadi bukti bahwa di era perang dagang global, logika perdagangan kadang dapat mengalahkan realitas geografis dan fakta-fakta di lapangan.
Meski Pulau Heard dan Kepulauan McDonald sunyi dari aktivitas manusia, keberadaannya tetap tercatat dalam radar kebijakan ekonomi negara adidaya.
