Politik

Pansus DPRD Kota Medan Gelar Rapat Pembahasan Ranperda RPJPD 2025-2045: Menuju Indonesia Emas 2045

matabangsa.com – Medan: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045 pada hari Senin (08/07/2024). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan dan dipimpin oleh Dedy Aksyari Nasution, S.T., selaku Ketua Pansus.

Dalam rapat ini, Dedy Aksyari Nasution mengungkapkan pentingnya pembahasan Ranperda RPJPD sebagai landasan strategis untuk pembangunan Kota Medan dalam jangka panjang. “RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang akan mengarahkan pembangunan Kota Medan dari tahun 2025 hingga 2045. Kami harus memastikan bahwa visi dan misi yang dituangkan dalam Ranperda ini selaras dengan tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dedy Aksyari Nasution.

Hadir dalam rapat tersebut Anggota Pansus DPRD Kota Medan, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan dan Bagian Hukum Setda Kota Medan. Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat dan ahli perencanaan yang memberikan masukan untuk penyempurnaan Ranperda.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah merumuskan visi, misi, strategi, dan program-program yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan Kota Medan untuk dua dekade mendatang. “Visi dan misi dalam RPJPD harus mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan serta memanfaatkan potensi yang ada untuk membawa Kota Medan ke arah yang lebih baik,” kata Dedy Aksyari Nasution.

Dalam pembahasannya, Dedy Aksyari Nasution menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam merancang RPJPD. “Kami perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan agar RPJPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Medan,” jelasnya.

Bappeda Kota Medan mempresentasikan berbagai data dan analisis yang menjadi dasar dalam perumusan RPJPD, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, serta permasalahan sosial yang dihadapi Kota Medan. “Data ini akan menjadi acuan dalam menyusun strategi dan program-program pembangunan yang realistis dan terukur,” kata Kepala Bappeda Kota Medan.

Sementara itu, Bagian Hukum Setda Kota Medan memberikan penjelasan mengenai aspek hukum dan regulasi yang harus dipenuhi dalam penyusunan Ranperda RPJPD. “Ranperda RPJPD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi aspek legalitas dalam setiap tahapannya,” ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan.

Dalam diskusi, anggota Pansus lainnya memberikan berbagai masukan terkait prioritas pembangunan yang harus diutamakan dalam RPJPD. “Kami berharap RPJPD dapat mencakup berbagai aspek penting seperti pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur,” kata salah satu Anggota Pansus.

Rapat ini juga membahas berbagai isu strategis, termasuk bagaimana RPJPD dapat berkontribusi pada target Indonesia Emas 2045, yaitu masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia. “RPJPD harus menjadi instrumen yang mendukung pencapaian target nasional tersebut melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif,” tegas Dedy Aksyari Nasution.

Dedy Aksyari Nasution menambahkan bahwa Ranperda RPJPD yang dibahas akan melalui beberapa tahapan sebelum disahkan menjadi Perda. “Proses ini melibatkan konsultasi publik, pembahasan dengan berbagai pihak, serta evaluasi dari aspek legal dan teknis untuk memastikan Ranperda ini memenuhi semua syarat dan dapat diterapkan secara optimal,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top