Matabangsa-Medan: Fraksi-fraksi di DPRDSU mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera “mencopot” sejumlah Kadis di jajaran Pemprov Sumut yang kinerjanya buruk dan tidak maksimal mendukung visi misi gubernur yang ingin menjadikan “Sumut Bermartabat”.
Desakan itu diungkapkan F-PDI Perjuangan DPRD Sumut melalui juru bicara Ust Syahrul Ependi Siregar, FP Gerindra melalui jubirnya Muhammad Aulia Rizky Agsa dan FP Nasdem melalui jubirnya Tuahman Purba dalam pendapat fraksinya terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur TA 2020 pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Sekdaprov Sumut Hj Sabrina, Rabu (17/6/2020) petang di DPRD Sumut.
“Kami mengapresiasi atas capaian yang telah diraih Pemprov Sumut, apalagi Pansus sudah merekomendasikan LKPJ Gubernur TA 2019 dengan nilai baik dengan sejumlah catatan terhadap OPD-OPD yang kinerjanya buruk,” ujar Syahrul.
Adapun sejumlah OPD yang tidak becus dan berkinerja buruk ini, tambah Syahrul, diantaranya Dinas Sosial, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Berkaitan dengan itu, F-PDI Perjuangan mendesak Gubernur agar segera mencopot sejumlah kepala OPD tersebut dari jabatannya, mengigat buruknya kinerjanya serta penggunaan anggaran tidak efektif dan efesien.
Hal senada juga diungkapkan Fraksi Gerindra melalui Jubir Muhammad Aulia Rizky Agsa dan mendorong Gubernur Sumut untuk mengevaluasi Kepala OPD tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan ide dan gagasan serta visi gubernur dalam membangun Sumut yang bermartabat.
Fraksi NasDem melalui Jubirnya Tuahman Purba meminta DPRD Sumut merekomendasikan agar sejumlah OPD tersebut diperiksa oleh aparat hukum, karena diduga adanya praktik penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga ditemukan adanya pungutan liar di salah satu negeri di Sumut yang masih belum terungkap secara transparan dan di proses hukum.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga menyoroti adanya sejumlah Kepala OPD yang berstatus PLT sehingga mengganggu kinerja OPD dalam menjalankan program Gubernur.
Sementara itu, FP Golkar melalui Jubirnya Syamsul Qomar menyatakan dapat menerima LKPJ Gubernur TA 2019 dengan catatan, Pemprov Sumut harus terus menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta diperlukan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD.
Sedangkan F-PKS melalui Jubirnya Hendro Susanto, FP Demokrat, F-PAN, FP Hanura Riri Stefani dan Fraksi Nusantara melalui Jubirnya Loso Mena mengapresiasi hasil kerja keras Pansus yang telah merekomendasikan LKPJ Gubernur dengan nilai baik, sehingga bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kinerja OPD jajaran Pemprov Sumut.
Menanggapi desakan fraksi-fraksi tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap kedepan bersama-sama eksekutif dan legislatif sama-sama membenahi Pemprov Sumut.(das)
