Matabangsa.com – Medan: Di sebuah ruang rapat yang penuh niat baik dan sedikit kemacetan pikiran, Komisi A dan D DPRD Sumut akhirnya duduk bersama. Rapat gabungan ini dipimpin dengan semangat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, yang tampak siap menertibkan lalu lintas—minimal lalu lintas argumen di dalam ruangan.
Agenda utama terdengar sederhana: membahas pengaturan lalu lintas di Jalan KH Zainul Arifin, tepat di depan Sun Plaza Medan, Senin 13 April 2026. Tapi seperti biasa, di negeri yang kaya diskusi ini, yang sederhana bisa berubah jadi epik—bahkan sebelum palu diketuk.
Hadir pula berbagai unsur penting: dari Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, hingga Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Lengkap. Termasuk Chief Operasional Sun Plaza Deni Tarigan dan manajemen Dedi Kurniawan.
Bendahara Fraksi Demokrat, Johan Wiryawan Bangun, ikut memberi warna dalam diskusi. Sementara itu, anggota Komisi D seperti Rahmat Rayan Nasution dan Kiki Handoko Sembiring, Yahdi Khoir Harahap dan Luhut Simanjuntak tampak serius, mungkin membayangkan bagaimana rasanya terjebak di kemacetan yang sama setiap hari.
Masalahnya? Sebuah “barrier”—penghalang yang tampaknya lebih konsisten daripada sebagian janji kampanye.
Benny mengeluhkan awalnya dipasang saat Idul Fitri, mungkin untuk mengatur arus mudik, tapi kini masih setia berdiri. Entah lupa dipindahkan, atau sudah merasa jadi bagian dari sejarah kota.
Warga pun mulai bertanya-tanya: ini pengaturan lalu lintas atau pembangunan monumen baru? Jalan KH Zainul Arifin jadi semacam teka-teki urban—bisa dilewati, tapi harus punya keberanian dan sedikit keberuntungan.
Yang lebih menarik, Jalan Candi Biara disamping Gereja Kristen Indonesia ikut terdampak. Padahal di sana ada aktivitas ibadah, termasuk jemaat GKI Sumut yang usianya bahkan lebih “senior” dibanding gedung plaza di seberangnya. Sejarah bertemu modernitas, lalu keduanya sama-sama kena macet.
Dalam rapat, disampaikan bahwa pihak dewan tidak anti investasi. Bahkan sebaliknya, mereka mendukung penuh agar ekonomi tetap berputar. Tapi satu catatan kecil: investor juga diminta ikut aturan. Karena kalau aturan bisa dilanggar, nanti yang macet bukan cuma jalan—tapi juga kepercayaan publik.
Rahmat mengeluhkan parkir vallet di sun plaza lebih tinggi dua kali lipat mencapai Rp100 ribu. Awal parkir hanya 40 ribu, tapi perwal mengharuskan tarif allday rp100 ribu.
Perwakilan Dirlantas dari Polda Sumatera Utara mengakui bahwa kepadatan terjadi karena lokasi yang “strategis”: dekat lampu merah dan jadi titik kumpul kendaraan online. Kombinasi sempurna untuk menciptakan kemacetan yang konsisten, seperti sinetron tanpa episode terakhir.
Dari pihak Polrestabes Medan, melalui Kanit Lantas, disampaikan bahwa kondisi di lapangan memang dinamis. Artinya: bisa macet, bisa lebih macet, atau sangat macet—tergantung waktu dan kesabaran pengendara.
Akhirnya, rapat ditutup dengan berbagai catatan dan harapan. Bahwa ke depan, jalan bisa kembali jadi jalan, bukan arena eksperimen.
Dan bahwa setiap kebijakan, sekecil apa pun, seharusnya tidak membuat warga merasa sedang ikut lomba halang rintang setiap kali berangkat kerja.
Karena di kota ini, yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan—tapi juga kelancaran. Minimal, lancar berpikir sebelum menutup jalan.(***)
