Sejumlah kader dari Partai Demokrat hadir memberikan dukungan moral. Moral, tentu saja, sesuatu yang tak terlihat tapi hari itu dibawa beramai-ramai, mungkin dalam bentuk spanduk tak kasat mata. Mereka berdiri, duduk, dan sesekali menatap serius, seolah transparansi bisa muncul hanya dengan tatapan penuh harap.
Kedatangan mereka disebut untuk mendukung majelis hakim agar memimpin sidang secara transparan. Sebuah misi mulia—karena kita semua tahu, transparansi kadang memang butuh dorongan, terutama dorongan dari barisan yang rapi dan kompak, lengkap dengan identitas politik.
Di tengah kerumunan, muncul suara lantang dari Mikhel Siregar, mantan Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Medan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan sidang berjalan terbuka. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti pengingat halus: “Kami di sini, jadi tolong transparan, ya.”
“Kami ingin majelis hakim transparan memimpin sidang,” ujar Mikhel, dengan nada yang seolah mengandung pesan tersirat—bahwa transparansi itu penting, terutama saat sorotan kamera dan publik ikut hadir. Karena seperti kita tahu, transparansi tanpa penonton kadang terasa sepi.
Lebih jauh, Mikhel juga menegaskan bahwa Partai Demokrat di Sumatera Utara harus bersih dari oknum yang terindikasi korupsi. Pernyataan ini tentu menenangkan, seperti iklan sabun yang menjanjikan bersih maksimal, meski noda kadang datang dari tempat yang tak terduga.
Tak lupa, nama besar Agus Harimurti Yudhoyono ikut disebut. Mikhel memastikan bahwa sang ketua umum sangat membenci kader yang terlibat korupsi. Sebuah sikap yang tentu patut diapresiasi—karena dalam dunia politik, membenci korupsi adalah standar minimal, meski praktiknya sering butuh pembuktian maksimal.
Namun, publik tetap diajak untuk bersabar. Mikhel meminta semua pihak menunggu hasil akhir persidangan, khususnya terkait dugaan keterlibatan Muhammad Lokot Nasution. Karena pada akhirnya, di ruang sidang, bukan opini yang menang, melainkan bukti—dan kadang, juga narasi.
Menariknya, persidangan kali ini berlangsung secara hybrid—offline dan online. Sebuah inovasi yang menunjukkan bahwa keadilan pun kini mengikuti tren digital. Saksi bisa hadir dari jauh, tapi tekanan publik tetap terasa dekat.
Nama Muhammad Lokot Nasution sendiri hadir sebagai saksi, membawa harapan sekaligus tanda tanya. Apakah ia sekadar penonton dalam cerita ini, atau justru bagian dari plot utama? Semua masih dalam proses, seperti rel kereta yang belum tentu lurus.
Akhirnya, sidang ini bukan sekadar soal jalur kereta api, tapi juga jalur integritas. Rel bisa dibangun dengan baja, tapi kepercayaan publik hanya bisa dibangun dengan kejujuran. Dan di tengah riuh dukungan moral hari itu, publik mungkin hanya bertanya satu hal sederhana: apakah keadilan benar-benar berjalan di jalurnya, atau masih menunggu sinyal hijau?(***)
