Matabangsa.com – Medan: Proses lelang jabatan eselon II yang tengah berlangsung di Pemerintah Kota Medan menuai sorotan. Meskipun Walikota Medan, Rico Zaki, menegaskan tidak ada proses transaksional dan seleksi bebas dari praktik KKN, namun kritik dan masukan dari berbagai pihak terus bermunculan. Salah satunya datang dari tokoh politik Sumatera Utara, Nezar Djoeli.
Nezar, yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, menyampaikan apresiasinya atas pernyataan tegas Walikota Rico Zaki terkait komitmennya menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, ia juga menekankan bahwa transparansi saja tidak cukup bila tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.
“Kalau memang benar lelang jabatan ini bebas dari transaksi dan KKN, maka harus didukung dengan tindakan nyata. Walikota dan Wakil Walikota Medan harus melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, inspektorat, bahkan kalau perlu KPK untuk mengawasi jalannya proses seleksi oleh panitia,” ujar Nezar kepada media.
Menurut Nezar, pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) akan mencegah oknum-oknum panitia seleksi (pansel) yang nakal memanfaatkan momen ini sebagai ladang transaksi. Ia mengingatkan bahwa celah transaksional tetap bisa terbuka jika tidak diawasi secara serius.
Nezar juga menilai bahwa jika proses seleksi lelang jabatan diawasi langsung oleh APH, maka tidak akan ada lagi ruang untuk fitnah atau dugaan kecurangan di kemudian hari. Proses yang terang benderang ini, lanjutnya, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Walikota Rico Zaki dan Wakilnya, Zaki.
“Rakyat berhak tahu siapa yang lolos, dan mengapa mereka lolos. Jangan sampai ada kesan seleksi hanya formalitas tapi hasilnya sudah diatur. Kalau APH ikut mengawasi dari awal, semua bisa melihat prosesnya. Ini sesuai dengan prinsip good governance yang selalu digaungkan,” ucapnya.
Lebih jauh, Nezar menegaskan bahwa orang-orang yang lolos dari proses seleksi yang bersih dan transparan pasti akan memiliki komitmen kuat dalam membangun Kota Medan ke depan. Mereka bukan hanya hasil dari lobi-lobi politik, melainkan memang figur-figur yang kompeten.
Ia juga menyinggung pentingnya lelang jabatan ini sebagai bagian dari 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Medan. Jika tahap awal ini berjalan bersih, menurutnya, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap arah dan visi kepemimpinan baru di Kota Medan.
Nezar, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari sistem rekrutmen yang bebas kepentingan. Hal itu, kata dia, akan menjadi fondasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan balas jasa.
“Jangan sampai rakyat Medan kecewa hanya karena awal pemerintahan yang dinanti-nantikan justru ternoda oleh kecurigaan. Kami di PSI siap mendukung, tapi juga siap mengkritik jika proses ini tidak sesuai janji,” pungkasnya.(Dave)
