matabangsa.com – Jakarta | Data distribusi keuntungan dalam Program Ketahanan Pangan memantik perdebatan setelah menunjukkan bahwa subsidi besar tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam diskusi tajam antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Faizal Akbar dalam Podcast Faizal Akbar Uncensored, beberapa waktu lalu.
Amran menyebut bahwa dana subsidi yang selama ini dianggap solusi justru tidak tepat sasaran. Ia menilai subsidi menguap di jalan, tersedot oleh rantai industri pangan yang panjang dan tidak efisien.
Dalam grafik dipaparkan, terlihat jelas industri hulu dan hilir menguasai porsi margin terbesar. Sementara petani menerima porsi paling kecil meski bekerja paling keras.
Penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa pabrik pupuk mendapatkan nilai distribusi yang signifikan dari total subsidi. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan penguatan industri dibanding petani.
Bulog sebagai lembaga penyangga harga berperan kecil dalam distribusi keuntungan. Minimnya margin yang diterima Bulog menandakan lemahnya intervensi negara dalam menjaga stabilitas harga gabah.
Yang lebih mengejutkan, pengusaha RMU tercatat menerima porsi margin terbesar dalam rantai distribusi. Kondisi ini memperlihatkan dominasi kuat industri penggilingan dalam menentukan harga.
Investigasi menemukan bahwa struktur ini memungkinkan RMU menekan harga beli gabah petani. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, mereka leluasa menguasai nilai tambah.
Amran menilai kondisi ini sebagai akar ketidakadilan dalam tata niaga beras. Ia menegaskan bahwa skema seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut.
Faisal Akbar dalam diskusi mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi margin pangan. Ia menyebut transparansi adalah syarat utama untuk memperbaiki tata kelola.
Data pendapatan petani yang hanya berada pada kisaran beberapa juta rupiah per tahun semakin memperkuat argumen bahwa ada masalah serius dalam struktur rantai pangan nasional.
Amran mengatakan, jika pemerintah tidak segera mengubah struktur distribusi, ketahanan pangan hanya menjadi slogan kosong. Ia menegaskan bahwa produksi besar tidak berarti apa-apa tanpa petani yang sejahtera.
Investigasi juga menemukan adanya monopoli terselubung di beberapa daerah yang dilakukan oleh kelompok penggilingan beras tertentu. Praktik ini membuat petani kehilangan pilihan dalam menjual gabah.
Ketergantungan petani pada tengkulak dan penggilingan memperburuk posisi tawar. Kondisi ini telah berlangsung lama tanpa pembenahan berarti.
Amran menyoroti perlunya intervensi kuat negara untuk mengembalikan keseimbangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan harus berpihak pada petani, bukan pada segelintir kelompok industri.
Ia juga meminta pemerintah menata ulang alur subsidi agar langsung menyentuh petani, bukan sekadar memperkuat industri yang sudah dominan.
Dalam podcast tersebut, Amran dan Faisal sepakat bahwa koreksi sistemik harus segera dilakukan jika pemerintah ingin mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya.
Amran menutup diskusi dengan menyatakan bahwa perubahan struktur distribusi merupakan satu-satunya cara untuk memastikan petani mendapat porsi yang layak dalam rantai pangan nasional.(***)
Tags:
#InvestigasiPangan, #TataNiagaBeras, #SubsidiPertanian, #AmranSulaiman, #PodcastAkbarFaisal, #RMU, #PetaniIndonesia, #KebijakanPangan, #KetimpanganEkonomi
