Di sebuah pagi yang cukup produktif—setidaknya di atas kertas—Tri Adhianto menyambut kedatangan Bima Arya Sugiarto di Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Agenda utamanya terdengar modern dan kekinian: evaluasi kebijakan Work From Home (WFH). Sebuah konsep kerja yang awalnya lahir dari pandemi, kini menjelma jadi simbol efisiensi… dan kadang, efisiensi alasan.
Didampingi Harris Bobihoe, sang wali kota menjelaskan bahwa WFH bukan sekadar tren, melainkan bagian dari strategi besar: penghematan energi. Sebuah langkah bijak, mengingat listrik kantor memang mahal—apalagi kalau lampunya tetap menyala tapi kursinya kosong.
Namun publik tentu punya satu pertanyaan sederhana: kalau pegawainya di rumah, pelayanannya di mana?
Tenang, jawabannya sudah disiapkan. Menurut Tri Adhianto, pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ada “pengaturan khusus.” Frasa yang terdengar canggih, meski sering kali misterius. Karena dalam praktiknya, “pengaturan khusus” bisa berarti apa saja—dari sistem shift hingga doa bersama agar server tidak down.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa sektor-sektor vital tetap aktif. Ini kabar baik. Setidaknya ada jaminan bahwa pelayanan penting tidak ikut WFH sepenuhnya. Karena bayangkan jika semua layanan benar-benar dari rumah—izin usaha mungkin dijawab sambil rebahan, dan pengaduan masyarakat dibalas setelah kopi pagi.
Yang menarik, efisiensi juga mulai terasa. Pembatasan lembur disebut berhasil menghemat hingga Rp100–120 juta per bulan. Sebuah angka yang cukup signifikan, walau publik mungkin diam-diam bertanya: apakah yang dihemat hanya anggaran, atau juga produktivitas yang ikut “dipangkas halus”?
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya tampak puas. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Sebuah keseimbangan yang dalam teori terdengar indah, tapi dalam praktik sering seperti yoga—tidak semua orang bisa melakukannya dengan stabil.
“Jangan hanya administratif, tapi harus efektif,” pesan beliau. Kalimat yang kuat, meski sering kali harus berhadapan dengan realita: bahwa yang administratif saja kadang sudah cukup melelahkan, apalagi ditambah tuntutan efektif.
Evaluasi pun terus dilakukan. Kata “evaluasi” di sini menjadi semacam mantra birokrasi—diucapkan rutin, penuh harapan, meski hasilnya kadang datang seperti sinyal WiFi: naik turun, tergantung cuaca dan niat.
Di tengah semua ini, publik sebenarnya tidak terlalu peduli pegawai bekerja dari mana. Dari kantor, dari rumah, atau dari kafe sekalipun—asal urusannya selesai, itu sudah lebih dari cukup. Karena bagi masyarakat, pelayanan cepat adalah “WFH” versi mereka sendiri: Warga Finally Happy.
Dan di situlah letak satirenya. Ketika pemerintah sibuk mencari formula kerja paling efisien, masyarakat hanya ingin satu hal sederhana: jangan sampai WFH berubah arti menjadi Waiting For Hours.(***)
