Pemerintah Kota Medan akhirnya menunjukkan gebrakan besar dalam reformasi birokrasi: Work From Home satu hari dalam seminggu. Ya, satu hari. Sebuah terobosan yang begitu “revolusioner” sampai rasanya hampir tidak terasa bedanya.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk kesiapan mengikuti arahan pemerintah pusat. Tentu saja siap. Karena yang diubah bukan sistem kerja secara menyeluruh, melainkan sekadar memindahkan satu hari kerja ke rumah. Sisanya? Tetap seperti biasa—lengkap dengan segala kebiasaan lama.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan kebijakan ini sudah diatur lewat surat edaran resmi. Artinya jelas: kalau sudah ada surat, berarti semuanya pasti berjalan sempurna. Karena di birokrasi kita, masalah biasanya memang selesai di atas kertas.
WFH diterapkan setiap hari Jumat. Pilihan hari yang menarik. Di antara lima hari kerja, Jumat memang sering dikenal sebagai hari dengan ritme kerja yang… lebih santai. Jadi ketika dijadikan WFH, pertanyaannya sederhana: ini efisiensi kerja, atau efisiensi kehadiran?
Katanya, semua jajaran sudah siap. Tentu saja. Siap secara konsep, siap secara administratif, dan mungkin juga siap secara mental untuk bekerja dari rumah—selama koneksi internet mendukung dan godaan kasur bisa dikalahkan.
Pemko Medan juga memastikan infrastruktur digital sudah memadai. Sebuah klaim yang selalu terdengar meyakinkan—setidaknya sampai sistem tiba-tiba lambat, server bermasalah, atau koordinasi berubah jadi pesan singkat yang tidak pernah dibalas.
Menariknya, sektor pelayanan langsung disebut tidak akan terdampak. Layanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP tetap masuk seperti biasa. Artinya sederhana: yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap harus hadir. Yang lain? Bisa “fleksibel”.
Pejabat struktural juga tetap diwajibkan masuk kantor. Dari eselon II sampai lurah. Jadi kalau ditarik garis, yang WFH itu siapa sebenarnya? Dan seberapa besar dampaknya terhadap sistem kerja secara keseluruhan?
Masyarakat diminta tidak khawatir. Pelayanan dijamin tetap maksimal. Pernyataan yang terdengar familiar, karena hampir setiap kebijakan baru selalu datang dengan jaminan yang sama—meskipun realitanya sering kali perlu waktu untuk menyusul.
Pengawasan kinerja ASN juga disebut akan dilakukan secara ketat. Ini bagian paling menarik. Mengawasi orang yang bekerja dari rumah, dalam sistem yang bahkan saat tatap muka pun sering luput dari pengawasan maksimal. Sebuah tantangan yang… optimistis.
Kebijakan ini juga disebut sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja. Tentu saja. Karena dalam logika birokrasi, perubahan kecil selalu diharapkan menghasilkan dampak besar—meskipun fondasi utamanya tidak banyak disentuh.
Pada akhirnya, WFH satu hari ini dipresentasikan sebagai langkah menuju efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Sebuah kalimat yang terdengar ideal, rapi, dan meyakinkan—setidaknya sampai diuji oleh realitas lapangan.
Karena kalau yang berubah hanya lokasi kerja, sementara pola kerja tetap sama, maka yang terjadi bukan transformasi—melainkan sekadar perpindahan tempat dengan ekspektasi yang terlalu tinggi.
Dan mungkin, yang paling jujur dari semua ini adalah satu hal: di tengah upaya terlihat modern dan adaptif, birokrasi kita masih mencoba berubah… tanpa benar-benar berani berubah.(***)
