232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Gizi hingga Wilayah 3T
SIMALUNGUN – Sebanyak 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara diresmikan sebagai bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, Rabu (14/10/2026). Wakil Gubernur Sumut Surya menyambut positif langkah tersebut, sembari mendorong agar layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di daerah yang mudah dijangkau.
Pesannya sederhana: pemenuhan gizi anak harus merata. Sebab, anak yang tinggal jauh dari pusat kota memiliki hak yang sama untuk memperoleh makanan bergizi. Jangan sampai pemerataan hanya terdengar meriah saat peresmian, tetapi pelaksanaannya masih harus berhadapan dengan jarak dan keterbatasan fasilitas.
“Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah,” ujar Surya saat berdialog secara daring dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
Dari total 232 SPPG yang diresmikan di Sumut, sebanyak 59 unit berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Angka ini menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak sekolah di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
Namun, jumlah dapur yang diresmikan tentu belum menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Yang lebih penting adalah apakah makanan benar-benar sampai kepada penerima, memenuhi standar gizi dan kebersihan, serta tersedia secara konsisten.
Pemerataan Jangan Berhenti pada Angka Peresmian
Surya menegaskan, keberadaan SPPG diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis. Menurutnya, program MBG harus dijalankan secara berkelanjutan, dengan kualitas pengelolaan dan pelayanan yang terjaga setiap hari.
Dengan kata lain, meresmikan dapur merupakan satu tahap, sedangkan memastikan dapur itu bekerja dengan baik adalah pekerjaan berikutnya. Pita peresmian bisa dipotong dalam hitungan menit, tetapi menjaga mutu makanan, kebersihan fasilitas, dan ketepatan distribusi membutuhkan pengawasan terus-menerus.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pembukaan 1.400 SPPG tersebut merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia.
Pada tahap kedua, BGN memprioritaskan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk kawasan 3T. Prioritas ini diarahkan untuk memperluas pelayanan ke daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam penanganan masalah gizi.
“Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono.
Kepala Daerah Diminta Ikut Mengawasi
Sudaryono juga meminta keterlibatan aktif kepala daerah dan perangkat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program. Jika ditemukan fasilitas atau pelayanan yang tidak memenuhi standar, pemerintah daerah diharapkan menyampaikan rekomendasi kepada BGN.
Ia menekankan bahwa rekomendasi kepala daerah akan menjadi salah satu acuan dalam evaluasi. Pengawasan tersebut mencakup kelayakan fasilitas, kebersihan, dan mutu pelayanan SPPG.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting agar program MBG tidak sekadar berjalan berdasarkan laporan administratif. Pengawasan di lapangan diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi dan proses pengolahannya memenuhi ketentuan.
Sebab, program yang menyasar kesehatan anak tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jumlah penerima atau banyaknya dapur yang berdiri. Standar kebersihan dan kualitas makanan harus menjadi bagian utama dari pelaksanaannya.
Usai mengikuti peresmian, Surya meninjau langsung SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin. Ia melihat sejumlah fasilitas, mulai dari ruang ompreng, ruang persiapan, hingga ruang memasak untuk memeriksa kesiapan pelayanan pemenuhan gizi.
Anak Lebih Berselera, Program Harus Terjaga
Dampak program tersebut juga disambut positif oleh masyarakat. Nursiah Kurniati, salah seorang orang tua siswa, mengaku antusias karena kedua anaknya yang duduk di kelas I dan V sekolah dasar diharapkan semakin bersemangat mengonsumsi makanan bergizi melalui program MBG.
“Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau di sekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan,” ujarnya.
Pengalaman sederhana itu menunjukkan bahwa makan bersama teman dapat menjadi daya tarik bagi anak untuk menikmati makanan di sekolah. Namun, antusiasme anak perlu diimbangi dengan kualitas menu, kecukupan gizi, kebersihan, serta distribusi yang teratur.
Peresmian 232 SPPG di Sumut patut menjadi langkah positif dalam memperluas pelayanan gizi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap dapur berfungsi optimal, termasuk 59 SPPG di wilayah 3T.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa banyak dapur diresmikan atau seberapa ramai acara peluncurannya. Ukuran yang lebih nyata adalah makanan bergizi yang benar-benar diterima anak, aman dikonsumsi, dan berkelanjutan.
Sebab, urusan gizi tidak bisa kenyang hanya dengan seremoni. Anak-anak membutuhkan makanan di atas piring, bukan sekadar angka dalam laporan.(***)
