matabangsa.com – Medan: DPRD Kota Medan menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Legislasi DPRK Banda Aceh, Senin (21/07/2025).
Agenda kunjungan ini membahas konsultasi dan berbagi informasi mengenai penyusunan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Perda Perubahan terkait Pajak dan Retribusi Daerah.
Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, S.K.M., bersama Anggota DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, S.E., dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.
Dalam sambutannya, Zulkarnaen menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK Banda Aceh yang datang untuk memperkuat sinergi dan bertukar pengalaman dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya di bidang pembangunan dan keuangan.
Menurut Zulkarnaen, penyusunan RPJMD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, sehingga perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rombongan DPRK Banda Aceh mengungkapkan bahwa tujuan kunker ini adalah untuk menggali referensi terkait mekanisme pembahasan Perda RPJMD dan Perda Pajak Daerah yang telah diterapkan DPRD Kota Medan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbandingan.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya peran legislatif dalam memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, transparansi pembahasan anggaran, hingga penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan pertukaran cenderamata dan sesi foto bersama, sebagai simbol persahabatan dan komitmen memperkuat hubungan antar-lembaga legislatif.
Melalui kunker ini, DPRD Kota Medan dan DPRK Banda Aceh berharap dapat terus menjalin komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada rakyat.(das)
