Wagub Surya Bicara Holding BUMD Sumut, PD AIJ Disiapkan Jadi Perseroda: Benahi Bisnis atau Sekadar Ganti Baju Hukum?

Wagub Surya Bicara Holding BUMD Sumut, PD AIJ Disiapkan Jadi Perseroda: Benahi Bisnis atau Sekadar Ganti Baju Hukum?

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai menata ulang arah bisnis badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, transformasi ini bukan sekadar urusan mengganti nama dan status badan hukum. Profesionalisme manajemen, kesehatan keuangan, hingga kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Bentuk Hukum PD AIJ menjadi Perseroda dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (18/11/2026).

Dalam jawabannya, Surya menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah harus diikuti pembenahan tata kelola, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemprov Sumut, katanya, berkomitmen menerapkan prinsip good corporate governance agar perusahaan daerah dikelola secara profesional dan tidak sekadar menjadi entitas bisnis milik pemerintah yang sibuk menjalankan urusan administratif.

“Perubahan bentuk badan hukum harus menjamin perbaikan tata kelola dan kinerja perusahaan. Karena itu perubahan PD AIJ menjadi Perseroda perlu diikuti dengan pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten,” ungkap Surya.

Ia juga memastikan proses pengangkatan direksi dan dewan pengawas akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dengan melibatkan unsur terkait.

HOLDING BUMD: EMPAT PERUSAHAAN MASUK RADAR

Menariknya, pembahasan Ranperda AIJ ternyata menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yakni persiapan pembentukan Holding BUMD Sumut.

Surya menjelaskan, Pemprov Sumut sedang mempersiapkan pembentukan holding yang melibatkan empat perusahaan daerah, yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya, dan PD Aneka Industri Jasa (AIJ).

Menurutnya, perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum proses penggabungan atau konsolidasi perusahaan dilanjutkan.

“Pemprov sedang melakukan persiapan pembentukan Holding BUMD yang melibatkan PT PPSU, PT PSU, PT Dhirga Surya, dan PD AIJ. Perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan satu dari sekian tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan,” jelas Surya didampingi Staf Ahli Gubernur, Alfi Syahriza.

Rencana ini sekaligus menjawab pandangan sejumlah fraksi DPRD Sumut yang mendorong penggabungan BUMD demi meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan dan memperkuat kontribusinya terhadap PAD.

Sebab, keberadaan BUMD semestinya tidak hanya tercatat dalam struktur kepemilikan pemerintah daerah. Perusahaan daerah harus mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat, menghasilkan keuntungan, membuka peluang ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.

JANGAN HANYA GANTI STATUS, TAPI HARUS MENGHASILKAN

Surya menambahkan, Pemprov Sumut terus mendorong manajemen perusahaan daerah menyusun rencana bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan usaha, kondisi keuangan, serta peluang pasar.

Dengan demikian, perubahan status PD AIJ menjadi Perseroda tidak boleh berhenti pada penyelesaian administrasi dan legalitas. Transformasi harus menghasilkan perusahaan yang sehat, mandiri, produktif, serta memiliki daya saing.

Seluruh masukan fraksi DPRD Sumut, menurut Surya, menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda sekaligus menentukan arah pengembangan PT AIJ Perseroda ke depan.

Pemprov Sumut berharap Ranperda tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang memimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan Ranperda perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda AIJ Sumut akan diagendakan pada rapat berikutnya, termasuk mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut.

UJIANNYA BUKAN DI ATAS KERTAS

Rencana pembentukan Holding BUMD Sumut tentu menjanjikan harapan baru bagi optimalisasi aset dan peningkatan PAD. Namun, publik juga berhak menunggu hasil konkret dari transformasi tersebut.

Sebab, mengganti status perusahaan daerah menjadi perseroan tidak otomatis membuat perusahaan menjadi sehat. Mengubah papan nama tidak serta-merta mengubah kualitas manajemen. Begitu pula membentuk holding tidak otomatis membuat perusahaan yang sebelumnya kurang produktif mendadak menjadi mesin pencetak keuntungan.

Yang dibutuhkan adalah transparansi laporan keuangan, profesionalisme direksi, pengawasan ketat, strategi bisnis yang terukur, serta keberanian mengevaluasi perusahaan yang tidak menunjukkan kinerja.

Jangan sampai holding hanya menjadi tempat berkumpulnya persoalan lama dalam kemasan organisasi baru. BUMD harus menjadi mesin ekonomi daerah, bukan sekadar tempat mengelola aset tanpa hasil yang sepadan.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi AIJ dan pembentukan Holding BUMD Sumut tidak akan dinilai dari megahnya konsep di ruang paripurna, melainkan dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, aset yang berhasil dioptimalkan, dan PAD yang benar-benar masuk ke kas daerah.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *