Matabangsa-Medan: DPRD Sumatera Utara dan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, siap mengawal kebijakan dispensasi tagihan air bagi pelanggan yang sedang dikaji perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut.
“Jangan terlalu lama PDAM mengkajinya, segerakan karena masyarakat sedang membutuhkan bantuan akibat dampak Covid-19 saat ini. Sebagai lembaga pengawasan, DPRD Sumut tentu akan mengawal terus wacana kebijakan direksi PDAM Tirtanadi tersebut,” kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menjawab wartawan, Senin (6/4).
Baskami menegaskan tidak hanya BUMD di Sumut, BUMN yang berada di wilayah ini juga mesti berpartisipasi kepada masyarakat sekecil apapun itu bentuknya. Kata dia, wabah corona ini memang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama terutama dalam bentuk bantuan kepada warga yang benar-benar terdampak.
“Wabah ini berakibat pada sosial ekonomi masyarakat. Jadi semua pihak mesti ikut berkontribusi nyata dan aktif. Pemerintah pusat sudah menggratiskan dan beri diskon untuk pelanggan listrik, sekarang kita tunggu PDAM Tirtanadi juga harus memberi stimulus serupa. Begitupun dengan BUMD-BUMD lainnya mesti bergerak nyata di masyarakat, karena ada dampak sosial dari wabah yang terjadi sekarang ini,” katanya.
Ia menambahkan, ini sebenarnya momen bagi seluruh BUMD/BUMN di Sumut guna melaksanakan tanggung jawab sosial diluar kebiasaan yang telah mereka lakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Saya ingatkan kembali bahwa bencana ini tidak bisa hanya pemerintah saja yang tanggulangi. Semua elemen harus bergerak bersama agar Indonesia dan Sumut khususnya mampu mengatasi wabah corona ini. Orang yang berlebih harus membantu orang yang kekurangan di lingkungannya, karena ada dampak sosial ekonomi akibat Covid-19,” harapnya.
Manajemen PDAM Tirtanadi Sumut akhirnya mau menjawab kebutuhan pelanggan ditengah bencana Covid-19. Apalagi diketahui, sejak pandemi global tersebut menyerang Sumut, pemerintah telah membatasi masyarakat tidak keluar rumah guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Alhasil, itu berdampak pada perekonomian masyarakat terutama lapisan menengah kebawah atau yang tidak punya pendapatan tetap.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian guna memberi keringanan pembayaran tagihan air kepada pelanggan yang terdampak wabah corona. “Semua sedang dalam kajian,” katanya, Sabtu (4/4).
Namun, pihaknya tidak merinci bentuk atau skema kompensasi apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah akan menggratiskan tagihan air selama beberapa bulan ke depan, atau hanya memberi potongan kewajiban bayar saja untuk konsumen. Yang jelas, PDAM Tirtanadi seolah menekankan siap berkontribusi meringankan masyarakat terkhusus pelanggannya, ditengah wabah corona seperti stimulus ekonomi yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah pusat. Yakni salah satu itemnya pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 9 bersubsidi.
“Usulan legislatif tersebut bagus. PDAM sedang melakukan kajiannya secara keuangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan serta peraturan, juga opsi-opsi yang memungkinkan,” kata Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi sekaligus Sekdaprovsu, R Sabrina yang dikonfirmasi terpisah.
Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai, dari aspek keuangan sebenarnya tidaklah merugikan BUMD di Sumut kalau pada saat ini memberikan keringanan pembayaran rekening air disebabkan ada bencana nasional. “Kalau PDAM bilang rugi, ayo buka keuangan PDAM Tirtanadi mulai dari aspek perencanaan, biaya operasional, program berjalan, hasil audit administratif maupun audit investigatif. Dimana kerugiannya bisa diungkap ke publik. Toh selama ini belum menunjukkan kinerja positif termasuk memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.
Belum lagi, sambung dia, aspek pelayanan PDAM Tirtanadi yang masih belum dapat diandalkan sejauh ini. Sebenarnya fungsi sosial dari PDAM ini bisa dimaksimalkan pada bencana nasional yang sekarang terjadi. Dimana rakyat lagi susah dan butuh bantuan.
“Sulit rasanya kalau sumber air yang diperoleh dari sumber daya alam ciptaan Tuhan dan PDAM hanya mengelola. Kesan buang badan dan tidak merespon atas permintaan masyarakat menunjukkan bahwa PDAM tidak peka. Harusnya direspon secara cepat dan tidak bertele-tele. Soal basis data perlu jadi pegangan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan,” ucap mantan sekretaris FITRA Sumut itu. (dav/fran)
