Paripurna DPRD Medan Soal Reses, Aspirasi, dan Daftar Panjang Harapan: Dari Drainase hingga Pelayanan yang “Tak Boleh Biasa-Biasa Saja”

Politik17 Dilihat

Medan — Ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan hari itu kembali menjadi tempat bertemunya berbagai cerita dari masyarakat. Bukan cerita dalam bentuk dongeng, melainkan rangkaian aspirasi yang cukup realistis: jalan yang butuh perbaikan, drainase yang minta perhatian, hingga pelayanan publik yang diharapkan tidak sekadar hadir, tetapi juga sigap dan merata.

Rapat Paripurna yang dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, berlangsung dengan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan, para Kepala OPD, serta Camat se-Kota Medan, Senin (19/01/2026). Secara formal, ini adalah forum penyampaian laporan. Namun secara ringan, bisa juga disebut sebagai “panggung tahunan” bagi aspirasi yang selama ini menunggu giliran untuk didengar.

Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, perwakilan dari Daerah Pemilihan 1 hingga 5 menyampaikan berbagai catatan masyarakat. Infrastruktur menjadi topik yang hampir selalu muncul, mulai dari perbaikan jalan, pengaspalan, hingga penerangan jalan yang dianggap bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal rasa aman di malam hari. Seolah-olah, lampu jalan tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga sedikit menenangkan pikiran warga.

Selain itu, persoalan banjir kembali menjadi “tamu lama” yang hadir tanpa undangan. Terutama di wilayah Medan Utara, keluhan terkait penanganan banjir masih menjadi perhatian. Dalam nada yang tidak berlebihan, pembahasan ini seakan mengingatkan bahwa air sungai yang meluap tidak pernah membaca jadwal rapat—ia datang sesuai kondisi alam, sementara penanganannya bergantung pada kesiapan manusia dan sistem yang ada.

Isu normalisasi sungai pun mengemuka sebagai salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir. Dalam perspektif Horatian Satire yang ringan, pembahasan ini menggambarkan upaya manusia yang terus-menerus “mengejar” alam dengan pendekatan yang lebih terstruktur—meski pada praktiknya, pekerjaan ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan tentu saja koordinasi lintas sektor.

Tidak hanya soal infrastruktur dan banjir, laporan reses juga menyoroti kualitas pelayanan publik. Masyarakat berharap pelayanan di OPD tidak hanya berjalan, tetapi juga berjalan dengan ritme yang lebih responsif dan merata. Ditambah lagi dengan isu bantuan sosial yang diharapkan tepat sasaran, serta persoalan keamanan lingkungan, penyalahgunaan narkoba, hingga premanisme yang masih menjadi perhatian di beberapa wilayah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa musibah banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Medan menjadi pembelajaran bersama. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi tantangan pembangunan kota, terutama dalam hal mitigasi dan penanganan darurat bencana. Dengan gaya yang lugas, pesan yang disampaikan cukup jelas: hasil reses bukan sekadar laporan, tetapi juga bahan kerja yang perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dalam penutup rapat berharap agar seluruh hasil reses dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan ini, dalam sudut pandang ringan, bisa dimaknai sebagai pengingat bahwa antara aspirasi dan realisasi, selalu ada proses yang perlu dijembatani dengan komitmen bersama.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan Laporan Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dari Ketua DPRD kepada Wali Kota Medan. Setelah itu, agenda berlanjut dengan pengumuman perubahan personalia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, yang menunjukkan bahwa dinamika internal kelembagaan pun berjalan seiring dengan tugas-tugas representasi yang terus berlanjut.

Pada akhirnya, rangkaian rapat ini memperlihatkan bahwa reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan semacam “cermin kolektif” yang memantulkan kebutuhan masyarakat. Dan seperti cermin pada umumnya, ia tidak mengubah kenyataan—tetapi membantu semua pihak melihat dengan lebih jelas, agar langkah berikutnya bisa diambil dengan lebih tepat, meski tetap dalam suasana yang tidak perlu terlalu tegang.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *