Di negeri yang katanya kaya akan sungai, rupanya bukan hanya air yang mengalir. Di Sungai Lalan, arusnya sedikit lebih “berisi”—mengangkut dugaan korupsi yang akhirnya ditambatkan oleh Tim Penyidik Kejati Sumatera Selatan pada 7 April 2026. Sebuah operasi yang membuktikan bahwa dalam dunia pelayaran, bukan cuma kapal yang bisa sandar, tapi juga perkara.
Setelah status kasus resmi naik ke penyidikan, aparat tak buang waktu. Dua lokasi langsung disambangi: rumah seorang saksi berinisial YK dan mess saksi B. Keduanya ASN di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang. Jabatan yang seharusnya mengawasi lalu lintas pelayaran—ironisnya kini justru ikut terseret dalam lalu lintas perkara.
Dari penggeledahan itu, ditemukan barang-barang yang cukup “mengilustrasikan” kehidupan modern seorang aparatur: empat handphone, satu iPad, emas 275 gram, uang tunai Rp367 juta, dan satu unit Harley Davidson. Sebuah kombinasi yang menarik—antara teknologi, investasi, gaya hidup, dan interpretasi fleksibel terhadap integritas.
Mari kita jujur: tidak semua ASN punya Harley Davidson di garasi. Jadi ketika kendaraan itu ikut disita, publik tidak hanya bertanya “ini kasus apa?”, tapi juga “ini gaji level apa?”
Belum selesai di situ, sehari kemudian, 8 April 2026, tim kembali bergerak. Kali ini menyasar kantor KSOP Palembang, tepatnya bidang keselamatan berlayar. Sebuah ironi kecil—di tempat yang seharusnya memastikan keselamatan pelayaran, justru ditemukan amplop-amplop yang sepertinya lebih sering “berlayar” dari tangan ke tangan.
Barang bukti tambahan pun tak kalah menarik: satu handphone, tiga amplop berisi Rp28,45 juta, beberapa amplop bekas, dan dokumen penting. Amplop bekas ini mungkin yang paling jujur—diam, tapi menyimpan cerita panjang tentang perjalanan uang yang lebih lincah dari kapal patroli.
Kegiatan penggeledahan disebut berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tentu saja. Karena dalam banyak kasus seperti ini, yang gaduh biasanya bukan di lokasi penggeledahan, melainkan di ruang publik—ketika masyarakat mulai merangkai potongan fakta menjadi satu pertanyaan besar: sejak kapan arus korupsi ini mulai mengalir, dan siapa saja yang sudah lama berenang di dalamnya?
Nama Vanny Yulia Eka Sari sebagai Kasipenkum Kejati Sumsel penyampai informasi menjadi penutup resmi yang rapi. Bahasa hukum yang tertib, kalimat yang terukur—kontras dengan substansi kasus yang justru penuh dinamika.
Kasus ini, jika ditarik lebih dalam, bukan sekadar soal uang, emas, atau motor gede. Ini tentang bagaimana sistem bisa bocor, bagaimana pengawasan bisa longgar, dan bagaimana “lalu lintas pelayaran” ternyata tidak hanya mengatur kapal, tapi juga membuka jalur lain yang lebih gelap.
Dan di tengah semua ini, publik kembali menjadi penonton setia. Menunggu apakah kasus ini akan benar-benar berlabuh di pengadilan, atau sekadar berputar-putar di tengah arus birokrasi yang kadang lebih sulit ditebak daripada gelombang laut.
Karena pada akhirnya, di negeri ini, yang sering tenggelam bukan kapal—melainkan kepercayaan.(***)
