matabangsa.com – Medan: Di saat sebagian orang sibuk mengejar target hidup, nyamuk di Sumatera Utara tampaknya sudah lebih dulu mencapai “target kinerja” mereka. Awal tahun 2026 dibuka dengan 536 kasus malaria—angka yang cukup untuk membuat siapa pun bertanya: ini program pengendalian atau justru ajang uji coba ketahanan warga?
Di Kabupaten Dairi, situasinya bahkan lebih dramatis. Dari 46 kasus, satu berujung kematian. Sebuah angka yang kecil di tabel statistik, tapi besar di kehidupan nyata. Sementara itu, nyamuk—tanpa rapat koordinasi, tanpa anggaran, tanpa bimtek—terus bekerja dengan konsisten. Bisa jadi mereka sudah punya roadmap sendiri menuju “Indonesia Nyamuk Emas 2030.”
Pihak Dinas Kesehatan Sumatera Utara tentu tidak tinggal diam. Lewat Sekretarisnya, Hamid Rizal, disampaikan bahwa malaria memang masih jadi tantangan. Sebuah kalimat yang terdengar aman, netral, dan sudah cukup sering digunakan untuk berbagai masalah—dari banjir sampai WiFi kantor yang lemot.
“Kami memperkuat deteksi dini,” katanya. Warga mendengar. Nyamuk pun mungkin ikut mendengar, lalu terbang sedikit lebih pelan—sebagai bentuk penghormatan.
Padahal, kalau melihat dokumen, Indonesia sudah punya target eliminasi malaria sejak 2014, dengan garis finish di tahun 2030. Secara teori, ini seperti lomba lari yang sudah ditentukan jaraknya. Tapi di lapangan, pelarinya masih sibuk mengikat tali sepatu, sementara nyamuk sudah sprint duluan.
Programnya tidak main-main: surveilans, distribusi kelambu, penguatan diagnostik, pelatihan tenaga kesehatan. Lengkap. Hampir seperti paket komplit—tinggal ditambah satu hal kecil: implementasi yang benar-benar terasa.
Karena kenyataannya, kasus tetap muncul. Bahkan meningkat. Artinya, ada sesuatu yang tidak nyambung antara rapat di ruangan ber-AC dengan realitas di lapangan yang penuh genangan air dan gigitan nyamuk tanpa undangan.
Dinkes juga mendorong semua pihak, dari Puskesmas hingga kader, untuk aktif melakukan penemuan kasus. Ini bagus. Sangat bagus. Tapi pertanyaannya: siapa yang memastikan semua itu benar-benar berjalan? Karena dalam birokrasi, dorongan tanpa pengawasan seringkali berakhir seperti janji diet—niatnya ada, hasilnya nanti dulu.
Untuk daerah seperti Dairi, katanya sudah ada penguatan: obat tersedia, tenaga kesehatan dilatih. Kedengarannya meyakinkan. Tapi kalau masih ada korban jiwa, publik tentu bertanya—apakah penguatan ini sudah sampai ke akar, atau baru berhenti di laporan?
Menariknya lagi, program malaria kini didorong masuk ke dokumen perencanaan seperti RPJMD. Sebuah langkah strategis—karena kalau sudah masuk dokumen, setidaknya masalahnya terlihat rapi. Meski, seperti kita tahu, nyamuk jarang membaca dokumen perencanaan.
Para pengamat kesehatan mulai angkat bicara. Tanpa evaluasi transparan dan pengawasan ketat, target eliminasi 2030 bisa berubah dari “target” menjadi “harapan yang ditunda.” Dan kita semua tahu, di negeri ini, yang sering ditunda bukan cuma rapat, tapi juga hasil.
Sementara itu, masyarakat diminta tetap waspada: pakai kelambu, jaga lingkungan, periksa diri kalau demam. Intinya, jangan sepenuhnya bergantung pada program pemerintah. Sebuah imbauan yang bijak—dan sedikit ironis—karena di saat yang sama, program itu sendiri sedang diuji efektivitasnya.
Akhirnya, situasi ini seperti pertandingan yang tidak seimbang:
di satu sisi ada kebijakan, rapat, dan dokumen;
di sisi lain ada nyamuk yang kerja tanpa henti, tanpa cuti, tanpa birokrasi. Bisa saja, bisnis baru juga ikut lahir dari kinerja nyamuk yang tiada henti.
Dan sejauh ini, kalau dilihat dari jumlah kasus, yang unggul masih pihak yang bersayap.(***)
