matabangsa.com – Asahan : Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP memimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/04/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), serta peserta apel lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Asahan, Selamat Riayadi, SH SIK MH, perwakilan Dandim 0208 Asahan, perwakilan Kajari Asahan yang diwakili Kasi Datun Dr RM Yusuf Trisnajaya, SH MH, Danlanal Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H Efi Irwansyah Pane, MKn, para asisten, staf ahli, serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Rianto, SH MAP, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD Dalam pidatonya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah adalah instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,”
Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mengandung makna pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui langkah-langkah strategis seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk fokus pada pelayanan dasar, pengentasan ketimpangan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global, seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Dalam amanatnya juga disoroti beberapa upaya strategis, antara lain mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Diakhir , Mendagri turut menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan. Seluruh daerah diimbau untuk melaksanakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat
