matabangsa.com-Medan: Pemerintah sebaiknya melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, agar layanan lebih optimal, cakupan lebih luas, dan TPA tidak cepat penuh. Pengelolaan sampah dapat dilakukan lewat skema kerja sama, dengan Pemda tetap berperan sebagai regulator dan pengawas, hal ini diungkapkan Yasra Al-Fariza, S.H, Pengelola dan penggerak lingkungan hidup usai mengikuti kegiatan Forum Lingkungan APEKSI yang dilaksanakan Selasa, 30-06-2026 bertempat di Hotel Aryaduta Lt.9, Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8, Medan, Sumatra Utara.
Yasra mengatakan, sampah merupakan dilema ditengah-tengah masyarakat, namun ada hal berharga dari sampah. Sampah jadi berkah jika dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan nilai tambah.
“Kami melihat perlu ada keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Dengan skema kerja sama, diharapkan layanan bisa lebih optimal dan terintegrasi”, tegasnya.
Setiap kota yang ada di Indonesia dapat mengurangi emisi rumah kaca. Bicara tentang iklim, banyak faktor yang mempengaruhinya. Iklim dapat berubah secara drastis, dan dampaknya langsung kita rasakan. Transportasi salah satu penyumbang utama polusi, tutur Yasra, pendiri bank sampah induk.
Berbicara masalah sampah, Yasra menjelaskan, sampah sisa-sisa material yang bisa dimanfaatkan kembali.
“Sampah bisa dimanfaatkan kembali, namun karena belum tersosialisasi dimasyarakat, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi untuk milah sampah dari sumbernya. Perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang memproses sampah jadi berguna, ujarnya.
Ketika wartawan bertanya, strategi apa yang dapat diterapkan menangani masalah sampah, Yasra mengatakan, mindset harus dirubah, tempat pembuangan akhir (TPA) sebaiknya diganti jadi tempat pemrosesan akhir. Kota Medan hampir 2000 ton produksi sampah setiap hari. Ini beban pemerintah bagaimana mengatasi masalah sampah. Sementara TPA kita sudah tidak mampu menerima beban sampah yang terlalu banyak.(***)
