Wali Kota Medan Raih LPM Award 2026: Ketika Membangun Kota Tak Cukup dengan Beton dan Aspal
BANDUNG — Kalau pembangunan kota hanya diukur dari panjang jalan yang mulus, jumlah trotoar yang berdiri, atau banyaknya beton yang berhasil ditanam, mungkin pekerjaan pemerintah akan terasa sederhana: tinggal bangun, resmikan, foto, lalu tepuk tangan.
Tapi ternyata urusannya tidak sesederhana itu.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima LPM Award 2026 atas dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mandiri menuju Indonesia Maju. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia kepada Rico Waas, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI di Bandung, Jumat (7/8/2026).
Penghargaan ini tentu bukan sekadar tambahan koleksi di lemari kantor.
Sebab, di balik pembangunan kota yang sering kali identik dengan proyek fisik, ada pekerjaan yang jauh lebih sulit: membangun manusianya.
Jalan bisa diaspal. Gedung bisa dicat. Taman bisa dipercantik. Tetapi membuat masyarakat menjadi mandiri, produktif, berdaya saing dan sejahtera? Nah, ini yang tidak bisa selesai hanya dengan seremoni gunting pita.
M. Sofyan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Pemko Medan tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera demi menuju Indonesia Maju,” ujar Sofyan.
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan pekerjaan rumah yang tidak sederhana pula.
Sebab, masyarakat mandiri bukan berarti masyarakat yang dibiarkan mandiri begitu saja.
Mandiri bukan berarti pemerintah berkata, “Silakan berusaha sendiri, kami dukung dari jauh.” Justru sebaliknya, pemerintah dituntut hadir membuka akses, memperkuat kapasitas, mendengar kebutuhan warga, sekaligus memastikan program pemberdayaan tidak berhenti sebagai jargon yang ramai ketika acara berlangsung.
Di sinilah LPM memiliki posisi strategis.
Lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan maupun lingkungan menjadi salah satu mata dan telinga pemerintah paling dekat dengan warga. Mereka yang paling tahu apakah program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat atau hanya indah di atas kertas.
Karena itu, LPM Award 2026 dapat dibaca sebagai apresiasi sekaligus pengingat.
Apresiasi karena Pemko Medan dinilai memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Pengingat karena setelah menerima penghargaan, pekerjaan justru belum selesai.
Pasalnya, penghargaan boleh dipajang. Foto boleh disimpan. Berita boleh dimuat. Tetapi ukuran paling jujur tetap berada di lapangan: apakah masyarakat semakin mandiri, apakah peluang ekonomi semakin terbuka, apakah lingkungan semakin berdaya, dan apakah warga benar-benar merasakan manfaat pembangunan?
Sebab kalau masyarakatnya belum berdaya, pembangunan bisa saja terlihat megah dari kejauhan, tetapi terasa biasa saja bagi warga yang menjalani kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, membangun kota bukan hanya soal bagaimana membuat Medan terlihat maju, tetapi bagaimana membuat warganya ikut maju.
Dan kalau itu berhasil, barulah penghargaan tidak sekadar menjadi trofi, melainkan menjadi tanda bahwa pembangunan memang sedang bergerak dari “membangun untuk masyarakat” menuju “membangun bersama masyarakat.”
Itulah pekerjaan rumah berikutnya setelah tepuk tangan penghargaan LPM Award 2026 selesai.
Karena Indonesia Maju tidak lahir dari banyaknya piala di lemari pemerintah.
Ia lahir ketika masyarakat punya kemampuan untuk berdiri dengan kakinya sendiri—dan pemerintah memastikan jalan menuju ke sana tidak dibuat terlalu berliku.(***)
