Nias Tak Cukup Dikunjungi, Harus Dibangun: Pemprov Sumut Kejar Ketertinggalan Empat Daerah 3T
MEDAN — Kalau selama ini pembangunan identik dengan pejabat datang, melihat kondisi, lalu kembali ke kantor, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencoba cara berbeda di Kepulauan Nias. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya memilih berkantor di Nias untuk melihat langsung persoalan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut mempercepat pembangunan empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program percepatan dilakukan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan berkantornya pimpinan daerah di Nias merupakan upaya “menjemput bola”, agar persoalan masyarakat tidak hanya dibaca dari laporan yang datang ke meja birokrasi.
“Fenomena, fakta-fakta, data-data yang ada di lapangan bisa dirumuskan menjadi kebijakan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Basarin dalam Dialog Interaktif RRI Medan, Selasa (11/8/2026).
Menurut Basarin, empat kabupaten yang masih berstatus tertinggal membutuhkan akselerasi pembangunan. Karena itu, Pemprov Sumut menjalankan sejumlah program, mulai dari Program Berobat Gratis (Probis) hingga penyediaan akses internet di ruang publik dan sekolah melalui program Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS).
Di sektor infrastruktur, program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI) diarahkan untuk memperbaiki jalan, jembatan dan konektivitas wilayah terisolir. Sejumlah ruas yang menjadi perhatian antara lain konektivitas Nias Selatan–Nias Barat, koridor Dola dan Duria, serta Opiatumbeherua.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah logistik. Pemprov Sumut sedang mengkaji pembangunan pelabuhan terpadu yang nantinya diharapkan dapat memperlancar pelayaran sekaligus menekan biaya distribusi barang. Rencananya, fasilitas tersebut juga akan dilengkapi gudang logistik.
Masuk akal, sebab membangun jalan tanpa memastikan barang bisa bergerak dengan biaya terjangkau ibarat membuat pintu tetapi lupa menyediakan jalan menuju rumah. Infrastruktur harus saling terhubung agar dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga meningkatkan fungsi sejumlah puskesmas. Puskesmas Mandrehe di Nias Barat dan Puskesmas Lahewa di Nias Utara akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dan direncanakan dilengkapi dokter spesialis.
Basarin menyebut langkah tersebut penting karena saat ini hanya ada satu rumah sakit yang operasional di Gunungsitoli. Dengan penguatan puskesmas, masyarakat di wilayah yang jauh diharapkan tidak harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
Sementara itu, Ketua DHD BPK 45 Sumut Mayjen TNI (Purn) M Hasyim menilai kebijakan berkantor di Nias merupakan bentuk upaya mewujudkan keadilan sosial. Pihaknya juga menggandeng pelajar SMA dan pemuda Nias dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan untuk menjaga semangat perjuangan generasi muda.
Pada akhirnya, tantangan Nias bukan hanya soal membangun jalan, pelabuhan, sekolah atau fasilitas kesehatan. Yang lebih penting adalah memastikan pembangunan tersebut benar-benar mengubah jarak menjadi akses dan ketertinggalan menjadi kesempatan. Kalau pemerintah sudah memilih turun langsung ke Nias, maka publik tentu berharap kebijakan tidak berhenti di kunjungan dan seremoni, tetapi benar-benar terlihat dalam kehidupan masyarakat.(***)
