Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Perkuat Ekonomi Keumatan dan Industri Halal
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi keumatan dan mengembangkan industri halal.
Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Sumut periode 2024–2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Sabtu (26/9/2026).
Bobby menilai masyarakat Minangkabau memiliki rekam jejak panjang dalam membangun kehidupan ekonomi di tanah rantau. Kemampuan beradaptasi dan tradisi berdagang yang kuat, menurutnya, merupakan modal sosial yang bisa diarahkan untuk memperkuat perekonomian Sumut.
Kini, tantangannya tinggal bagaimana modal sosial tersebut tidak berhenti pada aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi naik kelas ke sektor yang lebih strategis, termasuk industri halal dan keuangan syariah.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan. Saya memberi ‘PR’ sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah,” ujar Bobby.
Dengan kata lain, pemerintah tidak ingin ekonomi keumatan hanya menjadi jargon yang rajin muncul dalam pidato, tetapi minim jejak dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Bobby berharap IKM Sumut dapat menjadi bagian dari gerakan tersebut. Apalagi, jaringan masyarakat Minang tersebar di berbagai daerah dan memiliki aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa hingga sektor usaha lainnya.
IKM Siap Jadi Mitra Pemerintah
Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade menyambut ajakan tersebut. Ia menegaskan IKM siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah di mana pun masyarakat Minang berada.
Menurut Andre, semangat tersebut sejalan dengan filosofi masyarakat Minangkabau, “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”
“Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, InsyaAllah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumatera Utara,” kata Andre.
Pesan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup serius: organisasi masyarakat perantauan tidak sekadar hadir ketika ada pelantikan, spanduk, dan sesi foto bersama.
IKM ingin memastikan keberadaannya punya manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.
Di sela agenda organisasi dan pembahasan pembangunan, Andre yang juga Presiden Semen Padang FC sempat melontarkan kelakar mengenai dinamika kompetisi sepak bola nasional. Suasana pun menjadi lebih cair.
Sebab, membicarakan ekonomi, industri halal dan pembangunan daerah dalam satu forum tanpa sedikit candaan barangkali terlalu mirip rapat anggaran.
Perluas Kepengurusan hingga Kabupaten/Kota
Ketua DPW IKM Sumut yang baru dilantik, Delfitri Munir, menegaskan kepengurusan baru akan mendukung program pembangunan Pemprov Sumut.
IKM Sumut juga berencana memperluas kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kabupaten/kota. Selain memperkuat organisasi, IKM akan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Dalam pelantikan tersebut, Delfitri Munir resmi dipercaya sebagai Ketua DPW IKM Sumut periode 2024–2029. Ia didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai Sekretaris dan Gervan Abbas sebagai Bendahara.
Kehadiran struktur organisasi yang semakin luas diharapkan membuat IKM tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga memiliki daya jangkau lebih besar dalam membantu masyarakat.
Pada akhirnya, gagasan ekonomi keumatan tidak cukup hanya dengan label halal pada produk atau istilah syariah dalam seminar. Ia membutuhkan pelaku usaha, pasar, pembiayaan, literasi dan ekosistem yang benar-benar berjalan.
Dan di titik itulah ajakan Bobby kepada IKM Sumut menemukan relevansinya: membangun ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan berharap ekonomi tumbuh. Harus ada yang menanam, mengelola, menjual, membeli, dan tentu saja memastikan hasilnya tidak hanya berputar di ruang rapat.
Acara pelantikan turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo, jajaran Forkopimda Sumut, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat Minang serta alumni Universitas Andalas.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi antarpengurus dan tokoh masyarakat sebelum ditutup makan malam bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Setidaknya, malam itu satu hal sudah jelas: ekonomi keumatan sudah punya pekerjaan rumah. Tinggal memastikan PR tersebut tidak berubah menjadi pekerjaan rumah yang hanya rajin disebut, tetapi lupa dikerjakan.(***)
