Rico Waas Simak RAPBN 2027: Dari Gedung DPRD Medan, Puskesmas Jadi Perhatian
MEDAN — Biasanya, ketika pemerintah pusat bicara anggaran, daerah punya satu pekerjaan penting: mendengarkan dengan teliti. Sebab dari angka-angka yang dibacakan di Jakarta, sering kali nasib program di daerah ikut ditentukan.
Itulah yang dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Jumat (14/8/2026). Keduanya menyaksikan siaran langsung penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Gedung DPRD Kota Medan.
Rico dan Zakiyuddin menyimak pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Bagi pemerintah daerah, pidato tersebut bukan sekadar acara kenegaraan yang ditonton sambil duduk rapi.
Di balik angka dan istilah fiskal, ada pertanyaan yang lebih membumi: apa dampaknya bagi warga Medan?
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat se-Kota Medan, Ketua TP PKK Airin Rico Waas serta Pj. Sekda Erfin Fahrurrazi.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah untuk 2027. Ia menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara agar transformasi ekonomi berjalan lebih kuat.
Pemerintah juga ingin mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, memperkuat perlindungan sosial, mengembangkan UMKM serta meningkatkan dukungan kepada petani, nelayan, guru dan pekerja rentan.
Bahasanya memang bahasa RAPBN.
Tetapi ujungnya tetap bahasa kehidupan sehari-hari: bagaimana rakyat mendapat pekerjaan, bagaimana usaha kecil bisa bertahan, bagaimana petani dan nelayan mendapat dukungan, serta bagaimana pelayanan publik tidak membuat warga merasa sedang mengikuti ujian kesabaran.
Prabowo juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Diikuti dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas tersebut kemudian diperkuat melalui sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi dan diplomasi ekonomi.
Namun dari seluruh agenda tersebut, satu bagian yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat adalah sektor kesehatan.
Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan mulai 2027. Setiap puskesmas diproyeksikan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan perhatian lebih besar untuk wilayah terpencil, terluar dan tertinggal.
Program tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.
Selain puskesmas, pemerintah juga akan membangun dan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas.
Pesan Presiden cukup jelas: puskesmas harus menjadi benteng pertama kesehatan masyarakat sekaligus pintu pertama negara ketika rakyat membutuhkan pelayanan.
Ini penting.
Sebab bagi sebagian warga, puskesmas bukan sekadar bangunan dengan papan nama pemerintah. Di sanalah orang tua membawa anak ketika sakit, ibu mencari pelayanan kesehatan, warga memeriksa kondisi tubuh, dan masyarakat berpenghasilan terbatas berharap mendapatkan layanan yang layak tanpa harus menjual kambing terlebih dahulu.
Karena itu, renovasi puskesmas bukan semata-mata soal mengecat dinding, mengganti plafon atau membuat ruang tunggu terlihat lebih Instagramable.
Yang harus direnovasi juga adalah kualitas pelayanan.
Gedung boleh baru. Alat kesehatan boleh semakin lengkap. Tetapi kalau warga masih harus menunggu terlalu lama, petugas tidak ramah, atau layanan terasa berbelit-belit, maka renovasi hanya akan menghasilkan bangunan baru dengan masalah lama.
Di sinilah pemerintah daerah seperti Pemko Medan memiliki pekerjaan penting.
Kebijakan nasional harus diterjemahkan menjadi pelayanan nyata. Jangan sampai RAPBN sudah berbicara tentang transformasi kesehatan, sementara warga di lapangan masih berbicara tentang antrean.
Begitu pula dengan agenda kemiskinan, pendidikan, UMKM dan ekonomi kerakyatan. Semua program tersebut akhirnya harus turun dari dokumen anggaran menjadi sesuatu yang bisa dirasakan masyarakat.
Bagi Rico Waas, menyaksikan langsung penyampaian RAPBN 2027 tentu bukan sekadar menghadiri agenda seremonial. Ada banyak kebijakan pusat yang nantinya harus diselaraskan dengan kebutuhan Kota Medan.
Sebab APBN dan APBD pada akhirnya bukan dua dunia yang berjalan sendiri-sendiri.
Pusat punya program.
Daerah punya persoalan.
Dan rakyat punya kebutuhan.
Tugas pemerintah adalah memastikan ketiganya bertemu di tempat yang sama.
Maka ketika Presiden berbicara tentang pembangunan 10 ribu puskesmas, warga Medan boleh berharap satu hal sederhana: kalau nanti ada program yang menyentuh Kota Medan, manfaatnya benar-benar terasa.
Karena anggaran pemerintah memang dihitung dalam triliunan rupiah.
Tetapi keberhasilan pemerintah biasanya dirasakan rakyat dalam ukuran yang jauh lebih sederhana:
pelayanan lebih cepat, biaya lebih ringan, fasilitas lebih baik, dan hidup sedikit lebih mudah.
Kalau itu tercapai, barulah pidato RAPBN tidak berhenti sebagai suara dari gedung parlemen.
Ia berubah menjadi sesuatu yang benar-benar sampai ke pintu rumah warga.(***)
