Ketika Surat KPM Belum Ada, Dapur MBG Pun Harus Berhenti Sejenak

Medan, Sumut23 Dilihat

Ketika Surat KPM Belum Ada, Dapur MBG Pun Harus Berhenti Sejenak

Medan — Ada kalanya dapur yang biasanya sibuk menyiapkan makanan bergizi harus mendadak lebih banyak menyiapkan satu hal yang tak kalah penting: dokumen administrasi.

Itulah yang terjadi pada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara. Berdasarkan surat Badan Gizi Nasional Nomor 3758/D.TWS/08/2026, sebanyak 45 SPPG di Sumatera Utara masuk daftar pemberhentian operasional sementara. Penyebabnya bukan karena kompor mogok, beras belum datang, atau ayam sedang mengambil cuti panjang. Persoalannya jauh lebih administratif: SPPG tersebut disebut belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah.

Dengan kata lain, dalam program sebesar Makan Bergizi Gratis (MBG), ternyata ada satu menu yang tidak boleh ketinggalan: kelengkapan dokumen.

Surat itu menetapkan pemberhentian operasional sementara sebagai kategori sanksi ringan dengan jangka waktu maksimal 10 hari kalender sejak surat diterbitkan. Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan pembayaran melalui Virtual Account untuk periode operasional sebelumnya dalam waktu 1 x 24 jam. Operasional baru dapat dipulihkan setelah Surat Penetapan KPM yang sah diserahkan dan diverifikasi.

Dari Asahan sampai Toba

Daftar Sumatera Utara dimulai dari SPPG Asahan Buntu Pane Mekar Sari, dengan kepala SPPG Rizki Alfian Sinaga, kemudian SPPG Batu Bara Air Putih Indrapura 2 yang dipimpin Angeli Hawa Rani, serta SPPG Batu Bara Lima Puluh Lima Puluh Kota dengan kepala SPPG Amar Hara Chaniago.

Di Deli Serdang terdapat lima SPPG, yakni SPPG Deli Serdang Gunung Meriah Pekan Gunung Mariah yang dipimpin Eko Prasetyo; SPPG Deli Serdang Pancur Batu Gunung Tinggi dengan Jakari Valentino Sembiring; SPPG Deli Serdang Pancur Batu Tuntungan II 1 dengan Eben Haezer Ginting; SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sei Rotan 5 dengan Syarkawi; dan SPPG Deli Serdang Sunggal Lalang 1 dengan Yopi Pratama Ginting.

Sementara di Humbang Hasundutan ada SPPG Parlilitan Sihotang Hasugian Dolok II, kepala SPPG Kevin Hesekiel Malau. Di Karo terdapat SPPG Mardingding Mardingding, dipimpin Jusak Kencana Sinuraya. Sedangkan di Kota Gunungsitoli ada SPPG Gunungsitoli AloOa Iraonolase**, dengan kepala SPPG **OOzatulo Zendrato.

Medan: daftar paling panjang

Kota Medan menjadi salah satu wilayah dengan daftar cukup panjang. Ada 14 SPPG yang tercantum, mulai dari SPPG Medan Belawan Belawan Bahari dengan kepala Obi Ngadi Manik, hingga SPPG Medan Tembung Bandar Selamat 2 yang dipimpin Karunia Sadarius Gea.

Di antaranya terdapat SPPG Medan Denai Binjai 8 dengan David Alexander Pardede, Medan Denai Binjai 2 dengan Andriko Nuwari Asisi, Medan Denai Tegal S Mandala III 2 dengan Hapif Priangga Nasmita, Medan Johor Kedai Durian dengan Muhammad Zuhdi Nasution, Medan Labuhan Martubung 2 dengan Christian Dwinata Situmorang, serta Medan Perjuangan Sidorame Timur dengan Fachri Yusuf.

Ada pula SPPG Medan Petisah Sei Putih Timur II dengan kepala Rizki, Medan Petisah Sei Sikambing D 3 dengan Peter Howard Robiensen, Medan Selayang P Bulan Selayang II dengan Candra Hidayat Nazara, Medan Sunggal Sei Sikambing B 4 dengan Cakradu Natalta Sembiring, dan Medan Sunggal Tanjung Rejo 5 dengan Ade Asnawi Siregar.

Sumut ternyata bukan cuma Medan

Daftar kemudian bergerak ke Kota Sibolga, dengan SPPG Sibolga Selatan Aek Parombunan 2 yang dipimpin Abri Ady Tri Putra Bungsu, dan Kota Tebing Tinggi, melalui SPPG Padang Hulu Lubuk Baru 2 dengan kepala Ezra Siburian.

Di Labuhanbatu terdapat SPPG Panai Tengah Labuhan Bilik, kepala Mansur Siregar. Langkat memiliki dua SPPG: Babalan Teluk Meku dengan Muhammad Fathur Rahman Zailani dan Stabat Sidomulyo 1 dengan Aji Hernawan. Mandailing Natal diwakili SPPG Panyabungan Selatan Tano Bato dengan kepala Patli Puadi.

Wilayah kepulauan juga tidak luput. Di Nias terdapat SPPG Gido Tulumbaho Salo`O yang dipimpin Dominus Buala Ronaldi Wehalo. Nias Barat memiliki dua SPPG, masing-masing dipimpin Yusminar S Dakhi dan Firman Zebua. Sedangkan Nias Selatan memiliki enam SPPG dengan kepala masing-masing Darman Ndruru, Adilman Putra Baene, Adiarman Laia, Andiliskan Dakhi, Pitra Sang Kristus Maduwu, Firman Zamili, dan Kornelius Zebua.

Terakhir, daftar Sumatera Utara ditutup oleh SPPG Simalungun Dolok Batu Nanggar Kahean dengan Pikirson Teguh Krisna Situmorang, SPPG Simalungun Siantar Sejahtera dengan Frans Daniel Nababan, SPPG Tapanuli Utara Pangaribuan Lumban Siregar dengan Tulus Simamora, serta dua SPPG di Toba: Ajibata Pardamean Ajibata yang dipimpin Victor Gregorius Nadapdap dan Sigumpar Situa-Tua dengan Josua Jonathan Siahaan.

Pelajaran paling sederhana

Program MBG boleh punya dapur, bahan makanan, tenaga pelaksana dan semangat pelayanan. Tetapi administrasi tetap punya tempat tersendiri di meja makan birokrasi.

Sebab menurut surat tersebut, operasional tidak cukup hanya berjalan; ia juga harus dibuktikan secara administratif.

Jadi, kalau sementara waktu ada dapur yang sunyi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, jangan buru-buru menyimpulkan nasinya sedang habis. Bisa jadi yang sedang dicari justru surat KPM.

Dan dalam birokrasi, satu lembar surat yang sah kadang memang bisa lebih menentukan daripada satu panci nasi yang sudah matang.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *