104.426 Siswa Sumut Nikmati Sekolah Gratis, Rp49,5 Miliar Sudah Disalurkan: Jangan Gratis di Spanduk, Tapi Berbayar di Lapangan
MEDAN — Program sekolah gratis di Sumatera Utara mulai menunjukkan angka yang tidak kecil. Sepanjang 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyalurkan Rp49,53 miliar melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut.
Program tersebut disebut telah memberikan manfaat kepada 104.426 siswa di 293 SMA/SMK/SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Angkanya cukup besar. Namun dalam urusan pendidikan, angka penyaluran tentu bukan garis finish. Tantangan sebenarnya adalah memastikan siswa benar-benar merasakan manfaatnya dan sekolah mampu menjalankan program tanpa muncul biaya-biaya yang justru membuat istilah “gratis” terdengar seperti slogan.
Rp49,5 Miliar untuk 104 Ribu Lebih Siswa
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Terang Dewi Susanti Ujung, mengatakan PUBG terus dipercepat sebagai salah satu program PHTC Gubernur Sumut untuk memperluas akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Progres pelaksanaan program PHTC bapak Gubernur Sumut yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ujar Terang dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (16/9/2026).
Program PUBG membebaskan biaya SPP siswa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri yang disahkan pada Juni 2026.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumut juga menerbitkan SK Penetapan Gubernur mengenai besaran dana PUBG yang diterima masing-masing daerah.
Wilayah penerima saat ini terdiri dari lima daerah di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana.
Oktober Mulai Efektif, Sekolah Tak Cukup Diberi Dana
Disdik Sumut menyatakan sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026. Pelaksanaan program tersebut dijadwalkan berjalan efektif mulai Oktober 2026.
Tidak hanya mengirimkan anggaran, Disdik Sumut juga melakukan pendampingan kepada sekolah dalam menyusun rencana kegiatan.
Pendampingan dilakukan mulai dari proses penginputan, pencairan dana hingga pengawasan pelaksanaan program.
Langkah ini penting karena program pendidikan gratis tidak selesai hanya ketika dana berpindah dari rekening pemerintah ke rekening pengelola sekolah. Setelah itu masih ada pekerjaan yang jauh lebih penting: memastikan dana digunakan sesuai peruntukan dan siswa benar-benar terbebas dari beban biaya yang seharusnya sudah ditanggung program.
Dengan kata lain, jangan sampai kata “gratis” hanya terdengar merdu saat konferensi pers, tetapi berbeda bunyinya ketika orang tua sudah kembali berhadapan dengan kebutuhan sekolah.
2029 Ditargetkan Menjangkau Seluruh Sumut
Program PUBG tidak berhenti pada 2026. Pemprov Sumut merencanakan perluasan penerima manfaat secara bertahap hingga 2029.
Pada 2027, cakupan diperluas ke wilayah Pantai Barat, selain Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana yang sudah menerima program.
Kemudian pada 2028, program direncanakan menjangkau wilayah Pantai Timur. Selanjutnya pada 2029, cakupan diperluas ke wilayah Dataran Tinggi.
“Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan bapak Gubernur,” kata Terang.
Jika target tersebut terealisasi, maka program sekolah gratis akan memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Namun semakin luas cakupan, semakin besar pula kebutuhan pengawasan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran.
Sebab membagikan dana ke banyak sekolah mungkin bisa dihitung dengan kalkulator. Memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada siswa membutuhkan pekerjaan yang lebih panjang.
Siswa Disebut Tak Lagi Dibebani Biaya Tambahan
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan masyarakat penerima manfaat memberikan respons positif, terutama di Kepulauan Nias.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” kata Basir.
Menurutnya, program pendidikan Pemprov Sumut juga diperkuat melalui intervensi terhadap sarana dan prasarana sekolah yang rusak, termasuk rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan ruang kelas baru.
“Respon masyarakat sangat luar biasa, Insya Allah tahun 2029, cita-cita pendidikan gratis di Sumut akan terpenuhi melalui intervensi program PUBG ini,” kata Basir.
Gratis Harus Terasa, Bukan Sekadar Tertulis
Program sekolah gratis pada akhirnya akan diuji bukan oleh besarnya anggaran yang tercantum dalam laporan, melainkan oleh pengalaman siswa dan orang tua ketika menjalani proses pendidikan.
Rp49,5 miliar sudah disalurkan. Sebanyak 104.426 siswa disebut menjadi penerima manfaat. Sebanyak 293 sekolah sudah masuk dalam cakupan program.
Kini tinggal memastikan satu hal yang paling sederhana: gratis benar-benar berarti gratis.
Karena bagi orang tua, sekolah gratis bukan soal seberapa bagus program itu dipresentasikan. Ukurannya jauh lebih sederhana—berapa biaya yang tidak lagi harus mereka keluarkan.
Dan kalau targetnya sampai 2029 seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut tersentuh program ini, semoga yang berkembang bukan hanya cakupannya, tetapi juga pengawasannya.
Sebab pendidikan gratis paling enak dibicarakan di podium, tetapi paling berarti ketika benar-benar terasa di dompet orang tua.(***)
