Sumut Siapkan Pelabuhan Logistik Gunungsitoli, Antisipasi Pulau Nias Terisolasi Saat Bencana
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengkaji rencana pembangunan pelabuhan logistik di Gunungsitoli, Kepulauan Nias. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi semacam “garasi logistik” yang diharapkan mampu menyelamatkan pasokan kebutuhan masyarakat ketika bencana membuat jalur transportasi menuju Kepulauan Nias terputus.
Sebab dalam urusan kebencanaan, persoalan bukan cuma apakah kapal bisa berlayar, tetapi juga apakah barang kebutuhan pokok masih bisa tiba ketika kapal tidak bisa berlayar.
Rencana tersebut berbeda dengan pelabuhan penumpang yang selama ini melayani mobilitas masyarakat menuju Kepulauan Nias. Pelabuhan logistik yang disiapkan pemerintah akan dilengkapi pergudangan, cold storage, serta berbagai fasilitas pendukung untuk menyimpan dan menjaga ketersediaan logistik.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Yudha Pratiwi Setiawan, S.STTP., M.SP., mengatakan rencana tersebut merupakan keinginan Gubernur Sumut sebagai bagian dari langkah antisipasi agar Kepulauan Nias tidak terisolasi apabila bencana memutus akses transportasi.
“Pak Gubernur ingin membuat pelabuhan logistik di situ. Rencananya ada pergudangan, cold storage dan lain-lain. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana sehingga Kepulauan Nias tidak terisolasi,” ujar Yudha di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).
Jangan Menunggu Bencana Baru Mencari Gudang
Saat ini pemerintah masih berada pada tahap kajian. Salah satu yang dihitung adalah kebutuhan stok logistik yang harus tersedia apabila akses transportasi Kepulauan Nias terganggu.
Targetnya, pembangunan dapat mulai berjalan pada 2027.
Langkah tersebut patut dibaca sebagai upaya membangun ketahanan logistik sebelum bencana datang, bukan setelah kapal berhenti, jalan terputus, dan masyarakat mulai bertanya ke mana bahan pangan harus dicari.
Sebab bencana biasanya tidak mengirim surat pemberitahuan.
Kalau infrastruktur logistik baru dipikirkan setelah akses terputus, pemerintah tentu akan menghadapi persoalan klasik: barang dibutuhkan sekarang, sementara jalurnya baru bisa dibuka entah kapan.
Karena itu, konsep pelabuhan logistik tersebut setidaknya mencoba mengubah pola pikir dari “menunggu masalah datang” menjadi “menyiapkan cadangan sebelum masalah datang.”
Dermaga Ratusan Miliar, APBD Jangan Sampai Ikut Tenggelam
Namun, gagasan besar tentu membutuhkan biaya besar.
Pemprov Sumut menyatakan pembangunan pelabuhan tersebut tidak direncanakan menggunakan APBD. Pemerintah akan mendorong keterlibatan investor dengan dukungan BUMD.
Pilihan itu cukup masuk akal mengingat kebutuhan investasinya diperkirakan tidak kecil.
Yudha menyebut pembangunan dermaga saja dapat mencapai ratusan miliar rupiah. Angka tersebut belum termasuk fasilitas pelabuhan, gudang logistik, cold storage, dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Kalau menggunakan APBD, akan sangat besar. Dermaganya saja bisa ratusan miliar, belum lagi pelabuhan dan bangunan logistiknya. Karena itu kita rencanakan menggunakan investor yang dibantu BUMD,” jelasnya.
Di sinilah tantangan berikutnya muncul.
Investor tentu tidak datang membawa uang hanya karena pemerintah punya niat baik. Investor akan menghitung kelayakan usaha, risiko, kepastian hukum, potensi keuntungan, hingga keberlanjutan pengelolaan.
Dengan kata lain, pelabuhan untuk menghadapi bencana tetap harus lolos ujian yang sangat tidak sentimental bernama hitung-hitungan bisnis.
Dan pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana: bagaimana fasilitas yang dibangun untuk kepentingan ketahanan logistik tersebut tetap menarik secara ekonomi bagi investor?
Pelabuhan Jadi Kandidat Lokasi
Kawasan Pelabuhan di Gunungsitoli Kepulauan Nias salah satu lokasi yang sedang dikaji.
Lokasinya dinilai relatif dekat dengan Bandara Binaka dan berada pada jalur menuju pusat Kota Gunungsitoli. Faktor konektivitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting karena pelabuhan logistik tidak cukup hanya memiliki dermaga.
Barang yang datang juga harus bisa segera bergerak menuju masyarakat.
Percuma memiliki pelabuhan besar jika setelah barang turun dari kapal, pemerintah kembali sibuk mencari jalan untuk mengangkutnya.
Karena itu, pembangunan pelabuhan harus dilihat sebagai bagian dari sistem logistik secara keseluruhan, bukan proyek yang berdiri sendiri.
Kepulauan Nias Tidak Bisa Dibangun dengan Peta di Atas Meja
Persoalan geografis menjadi tantangan tersendiri.
Kepulauan Nias memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan kondisi geografis. Karena itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan kajian teknis dan geografis yang lebih serius.
Hal serupa terjadi pada pembangunan jalan.
Sejumlah ruas, khususnya menuju wilayah Nias Barat, menghadapi persoalan kondisi tanah dan perubahan kontur sehingga membutuhkan penanganan khusus.
Artinya, membangun infrastruktur Kepulauan Nias tidak cukup dengan menggambar garis di atas peta kemudian menghitung berapa meter beton yang diperlukan.
Tanah punya karakter. Alam punya kehendak. Dan bencana tidak pernah tunduk pada desain proyek.
Karena itu, calon investor juga harus memahami kondisi tanah, perubahan wilayah, potensi bencana, serta kebutuhan konstruksi yang sesuai dengan karakter geografis Kepulauan Nias.
Jangan sampai pembangunan murah di awal justru berubah menjadi biaya mahal ketika alam mulai mengirim tagihan.
Bukan Cuma Bangun, Pemerintah Harus Mampu Merawat
Dalam pembahasan yang sama, persoalan pengelolaan sejumlah pelabuhan di kawasan Tanjungbalai juga ikut disinggung.
Persoalannya ternyata bukan sekadar siapa yang mengelola.
Pemerintah pusat disebut masih mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan menyediakan anggaran pemeliharaan.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan bentuk pengelolaan yang akan dilakukan sekaligus memastikan anggaran pemeliharaannya.
Menurut Yudha, persoalan tersebut belum final karena biaya pemeliharaan pelabuhan tidak kecil.
“Yang pertama, pemerintah pusat belum yakin dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan ke depannya. Mereka meminta kalau kami mau mengelola, apa yang akan dibuat dan berapa anggaran yang disiapkan. Maintenance pelabuhan itu tidak kecil,” katanya.
Pernyataan tersebut menyentuh persoalan klasik pembangunan infrastruktur di Indonesia: meresmikan lebih mudah daripada merawat.
Pembangunan biasanya punya seremoni. Ada gunting pita, foto bersama, sambutan, dan berita.
Sementara pemeliharaan datang diam-diam setiap tahun membawa tagihan.
Karena itu, jika Pemprov Sumut benar-benar ingin mengambil alih pengelolaan pelabuhan, pemerintah harus mampu menunjukkan bukan hanya keberanian mengambil aset, tetapi juga kemampuan membiayai pemeliharaan dalam jangka panjang.
Jangan Sampai Pelabuhan Megah, Logistik Tetap Gagap
Rencana pelabuhan logistik Gunungsitoli pada dasarnya memiliki tujuan strategis: menjaga Kepulauan Nias tetap terhubung ketika bencana memutus jalur transportasi.
Namun, keberhasilan proyek tidak ditentukan oleh megahnya dermaga.
Yang lebih penting adalah apakah gudang benar-benar tersedia, cold storage benar-benar berfungsi, stok logistik benar-benar terukur, konektivitas darat benar-benar siap, dan sistem distribusi benar-benar mampu bekerja ketika kondisi darurat terjadi.
Jangan sampai ketika bencana datang, pelabuhannya berdiri gagah tetapi gudangnya kosong.
Atau gudangnya penuh tetapi jalan menuju lokasi bencana putus.
Atau semuanya tersedia tetapi kewenangan pengelolaannya masih sibuk menunggu surat dari meja sebelah.
Pemprov Sumut kini masih melakukan kajian, baik untuk pembangunan pelabuhan logistik Gunungsitoli maupun skema pengelolaan infrastruktur pelabuhan lainnya.
Dan justru pada tahap kajian inilah pemerintah harus memastikan satu hal: pelabuhan tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan benar-benar menjadi benteng logistik Kepulauan Nias ketika alam sedang tidak bersahabat.
Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa pemerintah sedang melakukan kajian.
Mereka membutuhkan barang tersedia, kapal bisa masuk, gudang berfungsi, dan distribusi tetap berjalan.(***)
