Rico Waas Hadiri Paripurna APBD Medan 2027, DPRD Tekankan Anggaran Harus Kembali ke Rakyat
MEDAN – APBD Kota Medan 2027 mulai masuk meja pembahasan. Di atas kertas, angka-angkanya bisa mencapai triliunan rupiah. Namun bagi DPRD Kota Medan, ukuran keberhasilan anggaran bukan semata-mata seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Agenda tersebut merupakan salah satu tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027.
Dalam pandangan umum fraksi, sejumlah catatan tajam disampaikan kepada Pemko Medan. Benang merahnya hampir sama: uang rakyat jangan hanya berputar di meja birokrasi, tetapi harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
Gerindra: Jangan Sampai Anggaran Naik, Masalah Tetap di Tempat
Fraksi Partai Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintah.
Menurut Gerindra, APBD merupakan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang masyarakat sehingga manfaatnya harus kembali kepada masyarakat.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara konkret. Bukan hanya berapa rupiah yang dibelanjakan, tetapi juga untuk apa, apa output-nya, apa manfaatnya, dan sejauh mana dampaknya bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan pekerjaan rumah yang tidak sederhana.
Sebab, kalau anggaran bertambah sementara persoalan warga tetap sama, berarti yang bertambah mungkin hanya angka di dokumen.
Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya.
Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Banjir Jangan Diukur dari Tebalnya Serapan Anggaran
Sorotan Gerindra juga diarahkan terhadap persoalan banjir.
Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup dilihat dari besarnya serapan anggaran.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa titik banjir yang benar-benar berhasil ditangani dan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut.
Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan.
Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Gerindra meminta anggaran tidak berhenti pada pembangunan gedung maupun penyediaan fasilitas.
Yang lebih penting adalah kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta indikator keberhasilan tidak hanya berupa jumlah halte atau armada.
Ukuran yang lebih substansial adalah peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi kemacetan.
Demokrat Soroti Pendapatan dan Belanja
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik diminta menjadi pijakan dalam penyusunan anggaran.
Demokrat mencermati proyeksi pendapatan Kota Medan 2027 sekitar Rp6,9 triliun, atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai penting agar kontribusinya terhadap PAD dapat ditingkatkan.
Sementara belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,1 triliun, atau meningkat 2,29 persen dibandingkan APBD 2026.
Demokrat mengingatkan efisiensi belanja tetap harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati.
OPD yang menjadi sorotan antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Demokrat turut menyinggung pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas fraksi tersebut.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran pun diminta menjadi salah satu prioritas utama.
NasDem: Aspirasi Warga Harus Jadi Jiwa APBD
Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
Di bidang kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari status kepesertaan masyarakat. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar dapat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, antrean pasien di IGD hingga keterbatasan ICU diminta mendapat perhatian serius.
NasDem mengingatkan bahwa di balik angka kepesertaan dan statistik pelayanan, ada keluarga yang datang ke rumah sakit dalam kondisi takut, bingung dan berharap anggota keluarganya segera mendapatkan pertolongan.
Anggaran Jangan Berhenti Sebagai Angka
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027.
Rangkaian pembahasan masih akan berlanjut. Agenda DPRD Medan mencatat penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi serta pembahasan RAPBD oleh Badan Anggaran dijadwalkan pada 13 Oktober 2026.
Bagi Pemko Medan, catatan fraksi menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan anggaran.
Bagi DPRD, pesan yang disampaikan relatif jelas: anggaran harus efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
Sebab, APBD bukan sekadar dokumen yang tebal, angka yang panjang, atau tabel yang penuh kolom.
Di balik setiap rupiah yang dianggarkan, ada uang masyarakat.
Dan pada akhirnya, masyarakat tentu ingin melihat satu hal yang paling sederhana: kalau uang rakyat dibelanjakan, apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan mereka?(***)
