Bobby Nasution Sodorkan Lima Prioritas Sumut ke Bappenas, dari RS Internasional hingga Pemulihan Bencana
JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membawa lima agenda besar pembangunan daerah ke meja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mulai dari pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, hingga pemulihan pascabencana, semuanya membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Lima prioritas itu disampaikan Bobby saat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pesannya cukup jelas: Sumut punya potensi besar, tetapi potensi saja tidak cukup. Perlu konektivitas, investasi, kepastian anggaran, dan tentu saja koordinasi lintas kementerian agar rencana pembangunan tidak berhenti sebagai daftar panjang di atas kertas.
Bobby memaparkan, Sumut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa, ekonomi Sumut pada triwulan II 2026 tercatat mencapai Rp341,05 triliun, tumbuh 5,06 persen.
Kontribusinya sekitar 23 persen terhadap PDB regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional.
Angka tersebut menjadi modal penting untuk mendorong Sumut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, pekerjaan rumahnya juga tidak kecil: bagaimana menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan, sumber daya alam, kawasan industri, dan jalur logistik agar benar-benar menjadi satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Sebab, potensi sawit, karet, kelapa, pangan, dan energi tentu akan lebih bernilai jika didukung infrastruktur, industri pengolahan, serta akses pasar yang memadai. Kalau hanya mengandalkan potensi, hasilnya bisa seperti kendaraan bermesin besar tetapi jalannya belum tentu mulus.
Bobby mengatakan arah pembangunan Sumut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan Sumut sebagai wilayah strategis pengembangan bioindustri dan pariwisata global.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Metropolitan Medan, kawasan industri Medan–Binjai–Deliserdang, Kuala Tanjung–Sei Mangkei, Danau Toba, serta pusat-pusat pertumbuhan seperti Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.
Pemprov Sumut, lanjut Bobby, berfokus pada penguatan konektivitas, hilirisasi, dan integrasi kawasan ekonomi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja. Semua itu diharapkan ikut menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
RSU Haji Medan dan peluang pembiayaan Korea
Prioritas pertama yang disodorkan Bobby adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional.
Proyek ini direncanakan memperoleh dukungan pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola Export-Import Bank of Korea atau Korea Eximbank.
Menurut Bobby, pada Februari 2024 proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skema yang disampaikan menawarkan bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun.
Namun, ada persoalan administratif yang perlu dituntaskan. Seiring penyesuaian RPJMN 2025–2029, proyek tersebut belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) periode yang sama.
Padahal, menurut Bobby, perjanjian kerja sama Indonesia–Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026. Karena itu, percepatan proses menjadi penting agar peluang pembiayaan tersebut tidak terlewat.
Pemprov Sumut telah menyampaikan usulan re-entry kepada Bappenas pada 22 September 2026. Bobby berharap proyek RSU Haji Medan kembali masuk dalam DRPLN-JM 2025–2029.
Di sinilah pentingnya kecepatan birokrasi. Peluang pembiayaan boleh menarik, tetapi tanpa kepastian proses dan keputusan, rencana rumah sakit berstandar internasional berisiko lebih lama berkutat pada urusan administrasi daripada bergerak menuju pembangunan fisik.
Kepulauan Nias jangan terus menunggu giliran
Prioritas kedua menyasar Kepulauan Nias, wilayah yang memiliki potensi pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, perkebunan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Masalahnya, potensi itu masih menghadapi kendala klasik: konektivitas terbatas, biaya logistik tinggi, akses pasar yang belum optimal, dan kesenjangan infrastruktur.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Bobby mengusulkan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias periode 2027–2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak.
Program itu diharapkan mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
Bobby juga meminta adanya kepastian dukungan anggaran, target yang terukur, tahapan pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara kementerian dan lembaga terkait. Insentif khusus bagi kawasan afirmasi turut diusulkan untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi.
Harapannya, pembangunan Kepulauan Nias tidak berjalan dengan pola menunggu program berikutnya, sementara biaya logistik dan kesenjangan infrastruktur terus menjadi beban masyarakat.
Sebab, pembangunan yang merata semestinya bukan sekadar kalimat manis dalam dokumen perencanaan. Ukurannya adalah seberapa mudah warga memperoleh layanan dasar, seberapa lancar hasil produksi dipasarkan, dan seberapa besar peluang ekonomi benar-benar terbuka.
Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei disatukan
Prioritas ketiga adalah menjadikan Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional.
Dalam konsep yang disampaikan Bobby, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kuala Tanjung menjadi pusat penghubung internasional, sedangkan Sei Mangkei berperan sebagai pusat hilirisasi industri.
Pemprov Sumut mengusulkan penyusunan peta jalan atau roadmap periode 2027–2029, lengkap dengan target pembangunan serta integrasi program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.
Gagasan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara pelabuhan, kawasan industri, dan pusat pengolahan hasil produksi. Dengan keterpaduan tersebut, komoditas daerah diharapkan tidak hanya keluar sebagai bahan mentah, tetapi juga menghasilkan nilai tambah melalui industri pengolahan.
Tantangannya tentu bukan sekadar menentukan siapa menjadi pintu gerbang dan siapa menjadi pusat hilirisasi. Infrastruktur, transportasi, investasi, dan sinkronisasi kebijakan harus bergerak dalam arah yang sama.
Jika tidak, koridornya mungkin sudah terhubung dalam peta, tetapi efisiensi logistik dan nilai tambah ekonominya belum tentu ikut sampai ke tujuan.
Pemulihan pascabencana harus punya kepastian
Dua agenda lainnya berkaitan dengan keterpaduan pembangunan dan percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana Sumut periode 2026–2028.
Untuk pembangunan kewilayahan, Bobby meminta arahan Bappenas mengenai keberlanjutan proyek-proyek prioritas yang telah tercantum dalam RPJMN 2025–2029, termasuk program strategis nasional (PSN).
Sementara itu, pemulihan pascabencana diarahkan pada pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pemulihan layanan dasar, sektor pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Bobby meminta Bappenas mengoordinasikan penyelesaian berbagai hambatan lintas kementerian dan lembaga dengan target yang jelas.
Permintaan ini penting karena pemulihan bencana tidak cukup diukur dari berapa banyak rapat koordinasi digelar atau berapa tebal dokumen rencana disusun. Masyarakat membutuhkan rumah yang layak, akses jalan yang kembali berfungsi, layanan dasar yang pulih, serta mata pencaharian yang bisa diandalkan kembali.
Bagi warga terdampak, kepastian pelaksanaan jauh lebih berarti daripada sekadar kepastian bahwa persoalan mereka sudah masuk agenda pembahasan.
Lima prioritas, satu pekerjaan besar
Melalui lima agenda tersebut, Bobby berharap Bappenas memberikan kepastian dukungan dalam bentuk koordinasi antarkementerian, pendanaan, penanggung jawab, serta target pelaksanaan yang terukur.
Pemprov Sumut juga mendorong kerja sama pembangunan regional dengan 10 provinsi di Sumatera untuk memperkuat sinergi dan konektivitas antarwilayah.
Secara garis besar, usulan yang dibawa Bobby mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan industri dan logistik, serta pemulihan masyarakat pascabencana.
Agenda-agenda itu memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda, tetapi bertemu pada satu persoalan: bagaimana memastikan rencana pembangunan berubah menjadi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini, bola koordinasi berada di meja pemerintah pusat dan daerah. Dukungan anggaran, kepastian kebijakan, serta pembagian tanggung jawab akan menentukan seberapa cepat lima prioritas tersebut bergerak.
Sebab, dalam pembangunan, membuat daftar prioritas memang penting. Namun, masyarakat pada akhirnya tidak hidup dari daftar itu. Mereka menunggu jalan yang layak, layanan kesehatan yang baik, ekonomi yang bergerak, dan pemulihan bencana yang nyata.
Lima prioritas sudah disampaikan. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan semuanya tidak berhenti sebagai lima agenda yang rajin dibahas, tetapi lambat diwujudkan.(***)
