Huntap Pascabencana Dikebut, Wagub Sumut Ingatkan: Rumah Jadi, Infrastruktur Jangan Tertinggal
MEDAN – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Namun, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengingatkan, pemulihan tidak boleh berhenti pada urusan mendirikan rumah. Jalan, jembatan, air bersih, listrik hingga fasilitas umum juga harus ikut dibangun.
Pesannya sederhana: warga tidak cukup hanya diberi rumah untuk berteduh. Mereka juga membutuhkan akses untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Hal itu disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).
“Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan,” ujar Surya.
Ia menekankan perlunya koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan agar proses pemulihan berjalan terarah.
Sebab, membangun rumah tanpa memastikan akses jalan dan layanan dasar ibarat memberikan kunci rumah, tetapi penghuni masih harus berjuang mencari jalan keluar dari persoalan sehari-hari.
2.085 Huntap Rampung, Puluhan Ribu Rumah Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dalam rapat tersebut, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari ancaman bencana berulang.
Menurutnya, pembangunan huntap harus memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi air bersih, sanitasi, listrik, drainase, serta fasilitas pelayanan dasar. Data penerima bantuan juga wajib diverifikasi dan divalidasi agar pembangunan tepat sasaran.
Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP yang dipaparkan dalam rapat, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026. Sementara itu, 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Angka tersebut menunjukkan pekerjaan pemulihan masih panjang. Dari total target 57.027 unit, rumah yang selesai dibangun baru sekitar 3,7 persen. Artinya, percepatan bukan sekadar slogan rapat, melainkan kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema in situ, yakni pembangunan rumah di lokasi semula.
Skema ini membutuhkan perhatian khusus karena pembangunan di lokasi asal harus mempertimbangkan keamanan wilayah, kondisi tanah, dan risiko bencana berulang. Jangan sampai rumah baru berdiri, tetapi persoalan keselamatan penghuninya belum benar-benar selesai.
Sumut Bangun 1.995 Unit dari Sejumlah Sumber
Di Sumut, pembangunan huntap melibatkan pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga kemanusiaan.
Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit huntap yang tersebar di lima daerah, yakni:
Kabupaten Tapanuli Selatan: 441 unit.
Kota Padangsidimpuan: 241 unit.
Kota Sibolga: 200 unit.
Kabupaten Tapanuli Tengah: 182 unit.
Kabupaten Tapanuli Utara: 103 unit.
Sementara itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan 792 unit.
Dengan demikian, total pembangunan yang disebutkan dalam paparan tersebut mencapai 1.995 unit dari ketiga sumber tersebut.
Surya mengakui, kesiapan dan kepastian status lahan masih menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan huntap di Sumut.
Persoalan lahan memang kerap menjadi simpul yang tidak sederhana. Rumah bisa direncanakan, anggaran dapat disiapkan, dan material tersedia, tetapi pembangunan tetap berisiko tersendat jika lokasi belum jelas secara hukum maupun tata ruang.
Karena itu, penyelesaian persoalan lahan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan fisik, bukan baru dibahas ketika pekerjaan di lapangan sudah menunggu.
Presiden Minta Target Dipangkas Menjadi Dua Tahun
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Menurut Ronny, arahan Presiden pada Mei 2026 menetapkan percepatan target pembangunan huntap menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun.
“Target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan,” ungkapnya.
Target yang lebih singkat tentu menuntut kerja lebih terkoordinasi. Ketersediaan anggaran, material bangunan, tenaga kerja, dan kesiapan lahan harus berjalan beriringan.
Pemerintah juga mendorong perencanaan rantai pasok material, penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), serta pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah yang terdampak bencana.
Namun, kecepatan tetap harus berjalan bersama kualitas. Mengejar tenggat tanpa memperhatikan keselamatan bangunan dan kelengkapan fasilitas dasar hanya akan memindahkan persoalan dari masa pembangunan ke masa penghuniannya.
Jangan Sampai Rumah Berdiri, Kehidupan Belum Pulih
Surya menegaskan, pembangunan huntap harus menjadi bagian dari pemulihan menyeluruh. Artinya, rumah, jalan, jembatan, layanan dasar, serta fasilitas umum harus direncanakan secara terpadu.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual.
Keterlibatan banyak pihak menjadi penting karena pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Ada urusan perumahan, pertanahan, infrastruktur, layanan sosial, hingga pemulihan ekonomi yang harus saling terhubung.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan huntap tidak cukup dihitung dari jumlah unit yang selesai didirikan. Ukuran lainnya adalah apakah warga dapat tinggal dengan aman, memperoleh air bersih dan listrik, mengakses fasilitas kesehatan, menyekolahkan anak, serta kembali mencari nafkah.
Rumah memang menjadi awal pemulihan. Tetapi tanpa jalan yang layak, fasilitas umum, dan kepastian hidup, pemulihan itu belum benar-benar sampai ke pintu rumah warga.(***)
