Rico Waas Kejar Target Bedah Rumah 898 Unit, Desember Jadi Garis Finis
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memasang target ambisius: sebanyak 898 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah harus tuntas paling lambat akhir Desember 2026. Waktu terus berjalan, sementara pekerjaan rumah pemerintah bukan cuma memperbaiki bangunan warga, tetapi juga memastikan seluruh proses administrasi dan penyaluran bantuan tidak tersendat.
Komitmen itu disampaikan Rico Waas seusai mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta sejumlah kepala daerah, Selasa (13/10/2026).
Rico didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II Rizaldi Andi Atjo, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase.
Menurut Rico, pelaksanaan program sebelumnya menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama pemenuhan calon penerima bantuan dan penggantian data yang tidak memenuhi persyaratan. Persoalan tersebut kini mulai ditangani melalui koordinasi antara Pemko Medan, balai, dan satuan kerja terkait.
“Kami akan mendukung agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan balai dan satker untuk mempercepat prosesnya,” tegas Rico.
Pemko Medan, lanjutnya, siap mengerahkan perangkat daerah, camat, dan lurah untuk membantu mempercepat pelaksanaan program. Pemerintah kota juga bersedia memfasilitasi tempat koordinasi serta membantu validasi data agar tahapan administrasi hingga pengerjaan fisik berjalan lebih efektif.
Alokasi Naik, Tanggung Jawab Ikut Membesar
Dari sisi politik kebijakan publik, peningkatan alokasi BSPS untuk Kota Medan menjadi kabar baik sekaligus ujian bagi kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan anggaran menjadi manfaat nyata.
Pada 2025, alokasi bantuan tercatat sebanyak 187 unit. Tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 898 unit atau bertambah 711 unit dibandingkan tahun sebelumnya.
Artinya, jumlah unit bantuan yang dialokasikan meningkat hampir lima kali lipat. Peluang memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni pun semakin terbuka.
Namun, kenaikan alokasi tidak otomatis berarti persoalan selesai. Ada tahapan verifikasi, penetapan surat keputusan (SK), pencairan dana, hingga pengerjaan fisik yang harus berjalan sesuai ketentuan.
Di sinilah keseriusan pemerintah daerah diuji. Sebab, bagi warga yang rumahnya membutuhkan perbaikan, program bedah rumah bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan. Program tersebut menyangkut tempat berteduh, kenyamanan keluarga, dan kualitas hidup sehari-hari.
Kalau targetnya 898 unit, maka yang perlu dikejar bukan hanya kecepatan menyelesaikan administrasi, tetapi juga kepastian bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Menteri PKP Minta Proses Dipacu
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mempercepat seluruh tahapan pelaksanaan BSPS, mulai dari verifikasi calon penerima, penetapan SK, pencairan dana, hingga pengerjaan fisik.
Maruarar menegaskan, calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan harus segera diganti agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan dan meminta seluruh pihak memperkuat komunikasi serta koordinasi. Menurutnya, peningkatan alokasi bantuan harus diikuti realisasi yang terukur agar anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa program bantuan perumahan tidak cukup hanya sukses dalam penetapan kuota. Pelaksanaan di lapangan menjadi penentu apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Desember Jangan Hanya Jadi Target di Atas Kertas
Rico Waas meminta aparatur kewilayahan berperan aktif mendukung pelaksanaan program agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu. Ia juga berharap keberhasilan realisasi BSPS tahun ini bisa membuka peluang memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun berikutnya.
Harapan itu tentu masuk akal. Kinerja yang baik dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan dukungan program yang lebih besar. Namun, prioritas utamanya tetap memastikan bantuan tahun ini benar-benar terlaksana sesuai ketentuan.
Dengan tenggat akhir Desember 2026, koordinasi lintas instansi, validasi data, dan percepatan pekerjaan fisik perlu berjalan beriringan. Keterlambatan di satu tahapan berpotensi memengaruhi tahapan berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan program bedah rumah tidak diukur dari seberapa sering target disampaikan dalam rapat koordinasi, melainkan dari berapa banyak rumah warga yang benar-benar selesai diperbaiki.
Sebab, rumah layak huni tidak bisa dibangun hanya dengan optimisme dan pernyataan pejabat. Ia membutuhkan data yang akurat, anggaran yang tersalurkan sesuai aturan, serta pekerjaan lapangan yang nyata.
Bagi Pemko Medan, Desember kini bukan sekadar penutup kalender. Bulan itu menjadi tenggat untuk membuktikan bahwa peningkatan alokasi dari 187 menjadi 898 unit bukan hanya kabar menggembirakan, tetapi juga hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(***)
