Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Minta Siswa SMA-SMK Belajar dari Rumah, Kepala Daerah Diminta Siaga
ASAHAN – Kabut asap mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kewaspadaan serta memantau kualitas udara di wilayah masing-masing. Sebagai langkah perlindungan kesehatan, siswa SMA, SMK, dan SLB diminta menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Jumat (16/10/2026).
Kebijakan antisipatif itu disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).
Bobby menegaskan, penerapan PJJ bukan berarti kegiatan belajar mengajar diliburkan. Para siswa tetap harus mengikuti pembelajaran dari rumah untuk mengurangi risiko paparan kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.
“Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap,” ujar Bobby.
Langkah tersebut menempatkan keselamatan peserta didik sebagai prioritas di tengah memburuknya kondisi lingkungan. Sebab, dalam situasi udara yang tak bersahabat, ruang kelas yang biasanya menjadi tempat menimba ilmu justru perlu dipertimbangkan dari sisi keamanan kesehatan.
Kepala Daerah Jangan Hanya Menunggu Laporan
Tak hanya menginstruksikan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan di bawah kewenangan provinsi, Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing.
Para kepala daerah diminta memantau perkembangan kualitas udara secara berkelanjutan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan. Penggunaan masker juga dianjurkan, terutama bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan kabut asap.
“Bupati/wali kota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker,” ucapnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan melalui imbauan umum. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara tersedia, mudah dipahami, dan disampaikan secara cepat kepada masyarakat.
Dalam urusan ini, kecepatan merespons menjadi penting. Jangan sampai masyarakat lebih dahulu merasakan dampak kabut asap, sementara informasi mengenai tingkat pencemaran dan langkah perlindungannya justru datang belakangan.
Dengan kata lain, kepala daerah tidak cukup hanya menunggu laporan masuk ke meja kerja. Pemantauan lapangan, koordinasi lintas instansi, serta komunikasi publik yang jelas diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.
Modifikasi Cuaca hingga Koordinasi dengan Sumsel
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.
“Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain,” katanya.
Pemprov Sumut juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.
“Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap,” jelas Bobby.
Langkah lintas provinsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap membutuhkan kerja sama yang melampaui batas administrasi daerah. Penanganannya tidak bisa dibebankan kepada satu pemerintah saja, terlebih apabila sumber asap berada di luar wilayah yang terdampak.
Meski demikian, efektivitas langkah penanganan tetap perlu diukur melalui perkembangan kualitas udara dan berkurangnya paparan terhadap masyarakat. Modifikasi cuaca dan koordinasi antardaerah merupakan bagian dari upaya yang perlu disertai pemantauan serta penyampaian hasil secara terbuka.
Keselamatan Warga Tak Boleh Berhenti pada Imbauan
Kebijakan PJJ menjadi langkah awal untuk mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Namun, perlindungan masyarakat tentu tidak berhenti di lingkungan sekolah.
Pekerja lapangan, pedagang, pengemudi transportasi, serta masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga membutuhkan perhatian. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah perlindungan berdasarkan kondisi udara dan kebutuhan warga di wilayah masing-masing.
Satire ringannya, kabut asap memang tidak mengenal batas wilayah, apalagi batas jam kerja birokrasi. Ketika asap sudah menyebar, masyarakat membutuhkan respons yang cepat, bukan sekadar pesan agar berhati-hati.
Bobby Nasution telah meminta para kepala daerah meningkatkan kewaspadaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan imbauan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata, mulai dari pemantauan kualitas udara, penyebaran informasi, edukasi kesehatan, hingga koordinasi penanganan sumber pencemaran.
Sebab, keberhasilan pemerintah menghadapi kabut asap bukan diukur dari banyaknya imbauan yang disampaikan, melainkan dari seberapa baik masyarakat terlindungi dan seberapa cepat kondisi udara dapat kembali aman.
Di tengah ancaman kabut asap, pemerintah dituntut hadir bukan hanya sebagai penyampai peringatan, tetapi juga sebagai pelindung kesehatan publik.(***)
