Rehabilitasi Mangrove di Sumatera Utara Meningkat, Kolaborasi Jadi Kunci Pemulihan Pesisir
Medan – Upaya rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove di Sumatera Utara terus ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait. Langkah ini tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
Demikian diunglapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP.,didampingi Sekretaris Dr. Ari Harahap, M.H saat temu pers di ruang Dekranasda kantor Gubernur Sumatera Utara ,Jumat (16/10)
Dalam pertemuan itu Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP. menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan, luasan mangrove yang menjadi perhatian pada 2023 mencapai sekitar 8.800 hektare, kemudian meningkat pada 2024 dan tahun berikutnya.
Selain rehabilitasi,katanya, penguatan tata kelola mangrove juga menjadi perhatian, termasuk pengawasan terhadap peredaran arang yang berasal dari tanaman bakau. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian mangrove dan mencegah pemanfaatan yang dapat merusak ekosistem pesisir.
Heri juga mengungkapkan , mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ekosistem ini menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut yang mendukung mata pencaharian warga pesisir.
“Mempertahankan mangrove bukan hanya untuk menyimpan karbon, tetapi juga agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari hasil laut dan potensi wisata pesisir,” demikian inti penjelasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP..
Dipaparkannya, berbagai kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove juga dilakukan di sejumlah kawasan pesisir Sumatera Utara, mulai dari Kabupaten Langkat hingga wilayah pesisir lainnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi melalui hasil perikanan dan pengembangan wisata.
Lebih lanjut, kolaborasi antarpihak dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan rehabilitasi mangrove. Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir.
Melalui kerja sama tersebut, rehabilitasi dan restorasi mangrove di Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Berikut Ini Data rehabilitasi mangrove Sumatera Utara 2023–2026.
-.Tahun Luas rehabilitasi Status data dan sumber 2023 Belum terverifikasi secara terpisah Laporan kinerja BRGM mencatat capaian 2023 untuk Sumut tanpa angka yang terisi pada tabel tersebut.
Tahun 2024 ada sekira 636 ha dan capaian rehabilitasi M4CR yang diumumkan Kementerian Kehutanan.
Tahun 2025 ada di sekitar 322 ha Capaian yang dilaporkan PPIU M4CR Sumut pada publikasi Juli 2026.
2026 didapati 497 ha Capaian yang dilaporkan untuk 2026 pada publikasi yang sama; perlu dicatat bahwa ini merupakan laporan bertanggal Juli 2026, bukan rekapitulasi akhir tahun.(***)
