Puskesmas Medan Bakal Lebih Megah, Pengamat Ingatkan Rico Waas: Jangan Cuma Gedung yang Naik Kelas!
MEDAN – Gedung puskesmas boleh semakin modern, ruang pelayanan semakin nyaman, dan anggaran pembangunan mencapai Rp125,9 miliar. Namun, bagi masyarakat yang datang berobat, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada penampilan bangunan: apakah pelayanannya benar-benar semakin baik?
Pesan itulah yang disampaikan Pengamat Kesehatan Sumatera Utara, Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D., kepada Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap.
Ia mengapresiasi langkah Pemko Medan merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan, terdiri dari tiga pembangunan puskesmas baru dan 28 puskesmas yang direnovasi. Dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Menurut Destanul, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, dan nyaman bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi puskesmas,” ujar Destanul, Senin (19/10/2026).
Namun, apresiasi itu datang bersama catatan penting. Revitalisasi fisik harus menjadi pintu masuk reformasi pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh, bukan berhenti pada perbaikan bangunan.
Sebab, puskesmas yang gedungnya megah belum tentu otomatis menjadi pilihan utama warga. Jika tenaga kesehatan kurang, obat tidak tersedia, alat pemeriksaan tidak berfungsi, atau pasien harus menunggu terlalu lama, masyarakat tetap akan mencari alternatif pelayanan lain.
Dengan kata lain, gedung bisa selesai direnovasi, tetapi pekerjaan rumah pelayanan kesehatan belum tentu ikut selesai.
Tujuh Pekerjaan Rumah Pemko Medan
Destanul mengajukan tujuh strategi yang perlu menjadi perhatian Pemko Medan agar investasi pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan.
Pertama, evaluasi kemampuan pelayanan seluruh puskesmas.
Evaluasi tidak cukup hanya berpatokan pada status akreditasi. Pemerintah perlu memeriksa kemampuan nyata setiap puskesmas dalam menangani penyakit, kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kelengkapan peralatan medis, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan.
Pemko Medan juga perlu mengetahui mengapa sejumlah kasus yang seharusnya dapat ditangani pada pelayanan primer masih harus dirujuk ke rumah sakit.
Kedua, benahi distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan.
Inilah salah satu poin yang menjadi sorotan utama Destanul. Pemerintah harus memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.
Dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, hingga tenaga kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sebagai satu tim yang terintegrasi.
Selain kemampuan klinis, keterampilan komunikasi, edukasi kesehatan, dan pelayanan yang ramah juga perlu ditingkatkan.
Pasien yang datang ke puskesmas bukan hanya membutuhkan diagnosis dan obat. Mereka juga membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami, kepastian pelayanan, dan perlakuan yang manusiawi.
Ketiga, pastikan alat kesehatan, laboratorium, dan obat-obatan tersedia.
Jangan sampai bangunan sudah direnovasi, tetapi pasien masih harus mencari fasilitas lain karena alat pemeriksaan tidak tersedia, peralatan rusak, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi.
Revitalisasi bangunan harus diikuti kesiapan operasional. Gedung baru tanpa dukungan peralatan dan tenaga yang memadai berisiko membuat investasi pemerintah tidak menghasilkan manfaat optimal.
Keempat, perkuat pelayanan promotif dan preventif.
Puskesmas tidak boleh hanya menunggu orang sakit datang berobat. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, puskesmas perlu aktif mencegah penyakit dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Program pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan perlu dikembangkan sesuai persoalan di masing-masing wilayah.
“Petugas puskesmas harus lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi yang tepat, dan mendampingi kelompok berisiko agar tidak jatuh sakit,” jelas Destanul.
Kelima, perjelas tanggung jawab puskesmas terhadap kesehatan wilayahnya.
Kepala puskesmas semestinya tidak hanya mengurus pelayanan di dalam gedung, tetapi juga memahami kondisi kesehatan penduduk di wilayah kerjanya.
Setiap puskesmas perlu memiliki peta masalah kesehatan, data kelompok berisiko, target pengendalian penyakit, dan program intervensi yang terukur.
Tentu, tanggung jawab tersebut harus diimbangi kewenangan, sumber daya, serta dukungan lintas sektor.
Keenam, sesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
Masyarakat perkotaan membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.
Karena itu, digitalisasi pendaftaran, pemangkasan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, dan penyesuaian jam operasional sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan.
Teknologi seharusnya mempermudah warga memperoleh pelayanan, bukan justru menambah tahapan administrasi yang membuat pasien semakin bingung.
Ketujuh, ukur keberhasilan berdasarkan hasil pelayanan.
Menurut Destanul, kinerja puskesmas jangan hanya diukur dari jumlah kunjungan, banyaknya kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi.
Pemerintah perlu melihat apakah kepuasan masyarakat meningkat, penyakit terdeteksi lebih dini, pasien penyakit kronis memperoleh pelayanan berkelanjutan, dan rujukan yang tidak diperlukan dapat dikurangi secara tepat.
Dengan indikator yang terukur, Pemko Medan dapat mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perbaikan pelayanan.
Rp125,9 Miliar Harus Berbuah Pelayanan Berkualitas
Destanul, yang juga menjabat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Utara, menyarankan agar Wali Kota Medan menetapkan program transformasi puskesmas dengan target yang jelas dalam satu tahun.
Langkah awalnya dapat berupa audit kesiapan pelayanan, pemenuhan kebutuhan mendesak, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.
“Bagi saya, kebijakan kesehatan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang mampu membangun fasilitas kesehatan yang baik, melainkan kebijakan yang mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Pemko Medan tidak terjebak pada keberhasilan yang hanya terlihat dari luar.
“Jangan sampai berhasil membangun puskesmas yang megah, tetapi belum berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas,” kata Destanul.
Menurut dia, puskesmas ke depan harus menjadi pilihan pertama masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan primer sekaligus menjadi institusi yang aktif menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk di wilayah kerjanya.
Puskesmas yang berhasil, lanjutnya, bukan hanya fasilitas yang ramai dikunjungi orang sakit, melainkan juga yang mampu berkontribusi membuat masyarakat di wilayahnya semakin sehat.
Warga Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Gedung Baru
Revitalisasi 31 fasilitas kesehatan tentu menjadi langkah strategis bagi Pemko Medan. Namun, keberhasilannya baru benar-benar terasa ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik setelah pembangunan selesai.
Warga tentu berharap ruang pemeriksaan semakin nyaman, tetapi mereka juga membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, obat yang tersedia, waktu tunggu yang wajar, serta penjelasan medis yang mudah dimengerti.
Di sinilah tantangan kepemimpinan Rico Waas: memastikan pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembenahan kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan.
Sebab, dalam pelayanan kesehatan, gedung yang bagus memang penting. Namun, keramahan petugas, ketepatan diagnosis, ketersediaan obat, dan kecepatan penangananlah yang pada akhirnya menentukan pengalaman pasien.
Jangan sampai anggaran berhasil membangun gedung yang lebih baik, tetapi masyarakat masih harus mencari pelayanan yang lebih baik ke tempat lain.(***)
