Pemko Medan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Harga Sembako Jangan Ikut Naik Saat Cuaca Tak Menentu
MEDAN – Harga bahan pokok bisa berubah lebih cepat daripada jadwal rapat pemerintah. Ketika musim panas berkepanjangan dan ancaman bencana mulai mengganggu rantai pasok, masyarakat biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya, terutama saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Situasi inilah yang menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Pemerintah Kota Medan secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Senin (19/10/2026).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, untuk menyimak arahan pemerintah pusat dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut.
Agenda utamanya jelas: menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau. Sebab, bagi masyarakat, pengendalian inflasi bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Dampaknya terasa langsung ketika uang belanja yang sama ternyata hanya cukup untuk membeli barang yang lebih sedikit.
Cuaca Tak Menentu, Pasokan Jangan Ikut Tersendat
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menyoroti potensi gangguan rantai pasok akibat kondisi iklim dan ancaman bencana di sejumlah wilayah.
Musim panas berkepanjangan dapat memengaruhi produksi sejumlah komoditas, sementara bencana berpotensi menghambat distribusi. Jika pasokan terganggu ketika permintaan tetap tinggi, tekanan terhadap harga di pasar bisa meningkat.
“Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Tomsi Tohir.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak hanya menunggu harga naik sebelum bergerak. Pemantauan harga, pemeriksaan ketersediaan barang, koordinasi dengan distributor, serta langkah menjaga kelancaran distribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Sebab, ketika harga sudah telanjur melonjak, masyarakat biasanya lebih dahulu menyesuaikan isi keranjang belanja sebelum kebijakan pemerintah terasa dampaknya.
Inflasi Terkendali Harus Terasa di Pasar
Bagi Pemko Medan, mengikuti rakor nasional menjadi bagian dari koordinasi untuk menyelaraskan langkah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, tantangan pengendalian inflasi tidak berhenti pada kehadiran dalam rapat atau penyampaian arahan. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil koordinasi diterjemahkan menjadi langkah nyata di pasar dan rantai distribusi.
Ketersediaan beras, cabai, bawang, minyak goreng, serta komoditas pangan lainnya perlu dipantau sesuai perkembangan harga dan pasokan. Jika ditemukan gangguan, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan intervensi yang tepat.
Dengan demikian, stabilitas harga bukan hanya terlihat dalam angka inflasi, tetapi juga dirasakan masyarakat ketika memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Program 3 Juta Rumah Ikut Jadi Perhatian
Selain pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, rakor kali ini juga mengevaluasi dukungan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, salah satu program strategis nasional.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan, termasuk melalui koordinasi lintas sektor dan kesiapan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.
Meski pembahasan perumahan berjalan berdampingan dengan agenda pengendalian inflasi, keduanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pangan yang terjangkau membantu menjaga daya beli, sementara akses terhadap hunian layak menjadi bagian penting dari kesejahteraan keluarga.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah memastikan dukungan terhadap program nasional tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi berlanjut pada pelaksanaan yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, rapat koordinasi boleh berlangsung melalui layar, tetapi hasilnya harus terasa di kehidupan nyata. Masyarakat tidak cukup hanya mendengar bahwa inflasi sedang dikendalikan; mereka juga ingin memastikan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani pengeluaran dan akses terhadap hunian layak semakin terbuka.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan semata-mata seberapa banyak rapat yang digelar, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.(***)
