Kejagung Periksa Dua Saksi Kementerian ESDM dalam Kasus KSO Migas Bekasi
JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi di Kota Bekasi terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (27/10/2026).
Kedua saksi tersebut masing-masing berinisial HLS dan EHL. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Menurut keterangan Kejaksaan Agung, pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang sedang ditangani penyidik.
Rentang kerja sama selama 15 tahun itu menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dicermati. Dalam pengelolaan sumber daya energi, kerja sama bisnis semestinya menghasilkan manfaat ekonomi dan tata kelola yang sehat. Namun, ketika muncul dugaan penyimpangan, setiap proses dan keputusan yang berkaitan dengan kerja sama tersebut perlu diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Apalagi, sektor minyak dan gas bumi bukan sekadar urusan kontrak, angka produksi, atau laporan administrasi. Di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang menuntut transparansi serta akuntabilitas.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap dua saksi dari Kementerian ESDM tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam dugaan tindak pidana. Keterangan mereka merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap fakta dan memperjelas konstruksi perkara.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari penanganan perkara tersebut. Sebab, dalam urusan tata kelola migas, kerja sama boleh berlangsung bertahun-tahun, tetapi pertanggungjawaban atas setiap keputusan tetap harus dapat dijelaskan.
Kerja sama boleh panjang, masa kontrak boleh belasan tahun. Namun, jika ada dugaan penyimpangan, hukum tetap harus bekerja berdasarkan bukti—bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.
