Disorot MATA Pelayanan Publik, Pengelolaan Cemara Asri Diduga Bermasalah: PSU, Monopoli Internet hingga Pungutan Rp750 Ribu
MEDAN – Pengelolaan kawasan Perumahan dan Pertokoan Cemara Asri, Jalan Cemara dan Jalan H. Anif, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan. PT Anugerah Cemara Abadi selaku pengembang sekaligus pengelola kawasan tersebut dilaporkan menghadapi sejumlah dugaan persoalan, mulai dari penguasaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pembatasan akses penyedia layanan internet, hingga pungutan Rp750.000 kepada warga yang hendak membangun atau merenovasi rumah dan toko.
Temuan tersebut disampaikan MATA Pelayanan Publik, sebuah organisasi nonpemerintah (NGO), setelah menerima keluhan dari warga Perumahan Cemara Asri dan pemilik toko di kawasan Jalan H. Anif.
Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar, menyebut terdapat tiga persoalan serius yang perlu diperiksa pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi pengelolaan perumahan, tetapi berpotensi menyentuh aspek hukum persaingan usaha, telekomunikasi, dan tata kelola aset publik.
“Ketika PT Anugerah Cemara Abadi masih melakukan pengendalian terhadap pengelolaan PSU di Komplek Cemara dan pertokoan di Jalan Haji Anif, itu menjadi indikasi kuat bahwa penguasaan PSU di kawasan itu belum diserahkan ke Pemkab Deli Serdang,” tegas Abyadi, Minggu (8/11/2026).
PSU Belum Diserahkan, Pemkab Deli Serdang Diminta Bertindak
Persoalan pertama yang disorot adalah dugaan belum diserahkannya PSU kawasan perumahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, meskipun kawasan tersebut telah lama dihuni masyarakat.
Abyadi menjelaskan, PSU seperti jalan lingkungan, drainase, taman, lahan fasilitas umum, dan jaringan utilitas merupakan fasilitas yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta aturan turunannya yang mengatur kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU.
Menurut Abyadi, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan administrasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
“Seharusnya jalan dan fasilitas umum itu sudah menjadi aset pemerintah daerah. Bukan menjadi ladang bisnis dan ajang pungutan bagi pengembang. Ini harus diperiksa karena berpotensi menjadi persoalan serius dalam tata kelola aset publik,” ujarnya.
Ia juga menilai warga berpotensi dirugikan apabila pengelolaan fasilitas kawasan masih sepenuhnya dikendalikan perusahaan tanpa kejelasan status penyerahan PSU.
Sebab, warga yang telah membeli atau menyewa rumah maupun toko tentu membutuhkan kepastian mengenai kewenangan pengelolaan fasilitas umum, termasuk mekanisme pelayanan dan pungutan yang diberlakukan.
Provider Internet Diduga Dibatasi, KPPU Diminta Turun Tangan
Persoalan kedua berkaitan dengan dugaan pembatasan akses sejumlah penyedia layanan internet untuk masuk ke kawasan Cemara Asri dan pertokoan Jalan H. Anif.
Abyadi mengungkapkan, sejumlah provider internet nasional disebut mengaku kesulitan memberikan layanan kepada warga karena pengelola kawasan hanya mengizinkan penyedia tertentu beroperasi.
“Kami tidak bisa masuk ke sana, Pak. Manajemen pengelola Cemara Asri hanya mengizinkan provider tertentu masuk ke Komplek Cemara,” demikian pengakuan salah seorang petugas provider internet kepada wartawan.
Menurut Abyadi, jika benar terdapat perjanjian eksklusif yang menghambat penyedia layanan lain, praktik tersebut perlu diperiksa dari perspektif persaingan usaha yang sehat.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan mengenai perjanjian tertutup dan praktik penguasaan pasar.
Selain itu, aspek penyelenggaraan jaringan telekomunikasi juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat tindakan diskriminatif yang merugikan konsumen.
“Jangan sampai warga tidak memiliki pilihan layanan internet karena hanya satu provider yang diperbolehkan masuk. Kalau memang ada pembatasan seperti itu, KPPU perlu turun memeriksa,” katanya.
Persoalan ini menjadi penting karena akses internet saat ini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, usaha, hingga komunikasi masyarakat semakin bergantung pada layanan tersebut.
Jika dugaan pembatasan terbukti, warga berpotensi kehilangan hak untuk memilih penyedia layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya.
Pungutan Rp750 Ribu untuk Renovasi, Warga Minta Kepastian Hukum
Dugaan ketiga yang menjadi sorotan adalah pungutan sebesar Rp750.000 kepada warga yang hendak membangun atau merenovasi rumah maupun toko miliknya.
Menurut Abyadi, warga disebut harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pihak pengelola PT Anugerah Cemara Abadi sebelum melakukan pekerjaan pembangunan atau renovasi.
Ia mempertanyakan dasar hukum pungutan tersebut, terutama jika pembayaran diwajibkan tanpa kejelasan peruntukan dan kewenangan pihak yang menerimanya.
Abyadi menegaskan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui mekanisme perizinan yang berlaku, bukan kewenangan pengembang untuk menerbitkan izin resmi.
“Ini harus dijelaskan. Warga membangun di atas tanah miliknya sendiri, tetapi harus membayar Rp750.000 kepada pengelola. Apa dasar hukumnya? Kalau memang ada pungutan, harus jelas kewenangan, dasar aturan, dan peruntukannya,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memeriksa apakah pungutan tersebut merupakan biaya administrasi yang memiliki dasar perjanjian dan aturan yang sah, atau justru pungutan tanpa dasar hukum.
Menurut perhitungannya, apabila terdapat 500 warga yang melakukan renovasi setiap tahun dan masing-masing dikenakan Rp750.000, nilai pungutan tersebut bisa mencapai Rp375 juta dalam setahun.
Angka itu masih berupa simulasi berdasarkan asumsi, bukan jumlah penerimaan yang telah terverifikasi.
Pemkab Deli Serdang dan Aparat Penegak Hukum Didesak Periksa
Atas berbagai dugaan tersebut, MATA Pelayanan Publik mendesak Pemkab Deli Serdang, khususnya perangkat daerah yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status PSU Cemara Asri.
Abyadi juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memeriksa dugaan pembatasan provider internet. Sementara instansi terkait bidang komunikasi dan informatika diminta menelusuri aspek penyelenggaraan layanan telekomunikasi di kawasan tersebut.
Selain itu, aparat penegak hukum dan unsur pemberantasan pungutan liar diminta menindaklanjuti dugaan pungutan Rp750.000 apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan hak masyarakat atas fasilitas lingkungan yang layak.
“Pemkab Deli Serdang harus melakukan pemeriksaan. Jangan sampai warga terus dibebani berbagai pungutan sementara status fasilitas umum dan kewenangan pengelolaannya tidak jelas,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Anugerah Cemara Abadi belum memberikan klarifikasi atas berbagai tudingan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak perusahaan maupun Pemkab Deli Serdang untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan kawasan perumahan berjalan sesuai ketentuan. Sebab, rumah boleh saja milik pribadi, tetapi fasilitas umum memiliki aturan tersendiri. Begitu pula layanan internet, yang semestinya memberi pilihan kepada konsumen, bukan membuat warga merasa seperti hanya memiliki satu pintu.
Jangan sampai warga sudah membeli rumah dan toko dengan uang sendiri, tetapi untuk menikmati fasilitas, memasang internet, hingga merenovasi bangunan masih harus berhadapan dengan tanda tanya soal kewenangan dan pungutan.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan instansi berwenang dan proses hukum yang berlaku.(***)
