Majelis Hakim Jatuhkan Vonis 3,5 Tahun Penjara Terhadap Eks Kepala Unit BRI Titipapan

matabangsa.com-Medan: Mantan Kepala Unit BRI Titipapan, Syafril, divonis tiga tahun enam bulan penjara dalam kasus kredit fiktif senilai Rp1.365.000.000.

 

Putusan vonis tiga tahun enam bulan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Deny Syahputra, S.H., M.H., dalam persidangan di ruang Cakra 9, pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu malam, (18/11/2026).

 

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafril oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan,” ucap Deny.

 

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan yang sebelumnya meminta terdakwa Syafril dihukum empat tahun penjara.

 

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

 

Selain hukuman penjara, Syafril juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp963 juta. Hakim menyatakan, jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Syafril dapat disita dan dilelang untuk menutupinya. Jika tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan.

 

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan negara

 

Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

 

Atas perbuatannya, Syafril dinyatakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga didakwa atas penyalahgunaan wewenang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum masing-masing menyatakan pikir-pikir untuk menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

 

Penasehat hukum terdakwa Syafril, Dea Aulia, S.H., M.H., menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kliennya adalah yang terbaik.

 

“Putusan ini adalah yang terbaik untuk klien kami. Kami menghormati dan menerima putusan majelis hakim,” ujar Dea usai persidangan.

 

Dea berharap putusan tersebut dapat dijalankan dengan baik okeh kliennya, dan mendoakannya sehat tanpa kurang satu apapun hingga bebas nantinya.

 

Dea menambahkan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Syafril terkait langkah hukum selanjutnya, sebagaimana hakim memberikan kesempatan selama tujuh (7) hari untuk mengambil sikap.

 

Kasus ini terbongkar setelah terjadi kredit macet. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BRI Unit Titipapan Branch Office Medan Iskandar Muda No: R.23-RA-MDN/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, terungkap bahwa dari total realisasi Rp1,36 miliar tersebut telah dibayarkan sebesar Rp401.804.365. Sehingga sisa kerugian keuangan negara mencapai Rp963.195.635 yang diselewengkan.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *