BPSDM Sumut Naik Kelas! Dipercaya Kementerian hingga Kejaksaan Agung, Hampir 37 Ribu ASN Ikuti Pelatihan
MEDAN – Bukan sekadar sibuk mencetak sertifikat pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai menunjukkan taringnya di tingkat nasional. Lembaga pengembangan kompetensi aparatur ini kian dipercaya berbagai kementerian dan lembaga negara untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pelatihan kepemimpinan.
Kepercayaan tersebut menjadi sinyal positif bahwa BPSDM Sumut tidak lagi hanya menjadi tempat menempa aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Kini, lembaga tersebut mulai menjadi rujukan pengembangan kompetensi ASN lintas instansi pemerintah pusat.
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) BPSDM Sumut, Arie Ferdian Lubis, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mempercayakan pelatihan CPNS kepada BPSDM Sumut dengan jumlah peserta hampir 900 orang.
“Tahun ini saja, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menitipkan pelatihan CPNS-nya ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebanyak hampir 900 orang,” ungkap Arie dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Rabu (18/11/2026).
Bukan hanya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepercayaan serupa juga datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kejaksaan Agung. Sejumlah lembaga tersebut turut mengirimkan aparatur mereka untuk mengikuti program pengembangan kompetensi di BPSDM Sumut.
Menurut Arie, penyelenggaraan pelatihan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berbasis dana kontribusi. Skema tersebut memungkinkan BPSDM memberikan layanan pelatihan secara lebih luas dengan tetap menjaga standar kualitas, fasilitas, dan metode pembelajaran.
Menariknya, hingga triwulan IV 2026, jumlah peserta yang mengikuti program pengembangan kompetensi di BPSDM Sumut telah mencapai hampir 37.000 orang. Angka tersebut mencakup peserta pelatihan klasikal di unit pelaksana teknis maupun pembelajaran secara daring.
Arie menyebut capaian tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya kolaborasi pengembangan kualitas aparatur yang selama ini dibangun BPSDM Sumut. Kepercayaan lembaga pusat, menurutnya, menjadi kehormatan sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Augustinus Panjaitan, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur tidak boleh berhenti pada rutinitas mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat. Pengembangan kompetensi harus terhubung langsung dengan kebutuhan organisasi, kinerja birokrasi, serta pencapaian target pembangunan daerah.
Karena itu, BPSDM Sumut tengah mempercepat implementasi ekosistem pembelajaran terintegrasi melalui Sumut Corporate University (Sumut Corpu). Konsep ini dirancang untuk mengubah pola pengembangan ASN yang selama ini cenderung berorientasi pada pembelajaran di ruang kelas menjadi sistem pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan pekerjaan dan manajemen talenta.
Untuk mendukung pelaksanaannya, BPSDM Sumut sedang menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai peta jalan besar pengembangan sumber daya manusia aparatur. Selain itu, disiapkan pula Individual Development Plan (IDP) untuk memetakan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi setiap ASN secara lebih spesifik.
Augustinus menjelaskan, HCDP akan menjadi pedoman dalam mengidentifikasi jenis kompetensi yang dibutuhkan masing-masing perangkat daerah. Pemetaan tersebut diarahkan untuk memastikan aparatur memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan 17 program prioritas dan 53 program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
“Dari pemetaan manajemen talenta inilah nantinya turun menjadi IDP, sehingga setiap ASN memiliki rencana pengembangan kompetensi yang spesifik dan tidak asal mengikuti pelatihan,” jelas Augustinus.
Dalam penerapannya, Sumut Corpu mengadopsi pendekatan pembelajaran 10:20:70. Sebanyak 10 persen berasal dari pembelajaran formal, 20 persen melalui interaksi dan pembelajaran sosial, serta 70 persen melalui pengalaman dan praktik langsung di lingkungan kerja.
Model tersebut menempatkan pengalaman kerja sebagai bagian terbesar dalam proses peningkatan kompetensi. Artinya, kemampuan ASN tidak cukup hanya diukur dari seberapa sering mengikuti diklat, tetapi juga dari bagaimana pengetahuan dan keterampilan tersebut diterapkan dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik.
Dengan kepercayaan dari kementerian dan lembaga nasional serta hampir 37.000 peserta pengembangan kompetensi sepanjang 2026, BPSDM Sumut memiliki modal kuat untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur.
Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya tentu bukan sekadar banyaknya peserta, panjangnya daftar instansi yang bekerja sama, atau tebalnya tumpukan sertifikat pelatihan. Masyarakat pada akhirnya menunggu hasil yang lebih nyata: birokrasi yang semakin profesional, aparatur yang kompeten, pelayanan publik yang semakin cepat, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.






