Anggaran PGI Medan Turun dari Rp1 Miliar Jadi Rp200 Juta, Wong Chun Sen Janji Perjuangkan Tambahan
MEDAN – Dukungan politik terhadap peningkatan pelayanan keagamaan kembali mengemuka di DPRD Kota Medan. Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., menyatakan dukungannya terhadap program Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kota Medan sekaligus membuka ruang pembahasan usulan penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.
Dukungan itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus PGI Kota Medan di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut tak sekadar menjadi ajang perkenalan pengurus, tetapi juga ruang menyampaikan aspirasi mengenai pelayanan gereja yang dinilai membutuhkan dukungan anggaran lebih memadai.
Rombongan dipimpin Ketua PGI Kota Medan, Pdt. Obet Ginting, S.Th., M.A., didampingi Sekretaris Pdt. Pardi M. Silalahi, Pdt. Erfinadiruis Laoli, M.Th., anggota DPRD Medan Jusup Ginting Suka, S.E., serta sejumlah pengurus lainnya.
Dalam pertemuan itu, Obet memaparkan berbagai program PGI Kota Medan, mulai dari pembinaan jemaat, pemuda gereja, istri pendeta, sekolah minggu, hingga dukungan terhadap perayaan Paskah dan Natal Oikumene. PGI juga berperan dalam memperkuat kerukunan serta toleransi antarumat beragama di Kota Medan.
PGI sendiri berakar dari Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), yang berdiri pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai wadah untuk mempererat persatuan gereja-gereja di Indonesia.
Namun, di balik sederet program pelayanan tersebut, ada persoalan klasik yang ikut dibawa ke meja pimpinan dewan: anggaran.
Obet mengungkapkan, anggaran PGI Kota Medan yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar turun menjadi Rp200 juta pada 2026. Penurunan itu, menurutnya, berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program, termasuk kegiatan pelayanan gereja serta perayaan Paskah dan Natal Oikumene.
Dengan kata lain, semangat pelayanan boleh tetap menyala, tetapi kegiatan di lapangan tentu membutuhkan biaya. Sebab, program tidak cukup hanya bermodalkan niat baik dan susunan kepanitiaan.
“Kami berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan yang telah menerima kami. Selama ini pelayanan PGI Kota Medan terus berjalan, tetapi untuk meningkatkannya secara maksimal, kami membutuhkan dukungan dari DPRD dan Pemerintah Kota Medan,” ujar Obet.
Ia berharap DPRD bersama Pemko Medan memberikan perhatian terhadap usulan penambahan anggaran pada tahun berikutnya. Dukungan itu dinilai penting agar program pembinaan jemaat, pelayanan rumah ibadah, serta kegiatan keagamaan dapat berjalan lebih optimal.
Natal Oikumene dan Persoalan Keterlibatan PGI
Selain anggaran, pertemuan tersebut turut menyinggung rencana pelaksanaan Natal Oikumene Kota Medan.
Obet mempertanyakan informasi mengenai pembentukan panitia perayaan Natal oleh Pemko Medan yang disebut tidak melibatkan PGI Kota Medan. Menurutnya, sebagai wadah persekutuan gereja-gereja, PGI semestinya dilibatkan dalam kegiatan yang membawa semangat kebersamaan umat Kristiani tersebut.
Persoalan ini menjadi catatan tersendiri. Sebab, perayaan yang mengusung semangat oikumene semestinya juga mencerminkan praktik kebersamaan sejak tahap perencanaan. Jangan sampai pesan persatuan terdengar lantang di atas panggung, sementara proses di belakang panggung justru menyisakan pertanyaan tentang siapa yang diajak duduk bersama.
Obet menilai keterlibatan PGI penting agar pelaksanaan Natal Oikumene dapat merangkul gereja-gereja secara lebih luas dan berjalan sesuai semangat persaudaraan.
Meski demikian, persoalan mengenai pembentukan panitia dan mekanisme pelibatan organisasi keagamaan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak Pemko Medan.
DPRD Buka Ruang Pembahasan
Menanggapi aspirasi itu, Wong Chun Sen menyatakan dukungannya terhadap program PGI Kota Medan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan gereja dan umat Kristiani.
Terkait usulan tambahan anggaran, Wong mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar aspirasi tersebut dapat dibahas untuk tahun anggaran berikutnya. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasinya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan penyusunan APBD Kota Medan.
“Kami mendukung program-program PGI, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada gereja dan umat Kristiani. Untuk usulan penambahan anggaran, akan kami upayakan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Medan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi PGI mendapat ruang di tingkat legislatif. Namun, dukungan politik dan realisasi anggaran tentu merupakan dua tahapan berbeda. Aspirasi sudah disampaikan, pembahasan diharapkan berjalan, sedangkan keputusan akhirnya tetap bergantung pada proses penganggaran dan kemampuan fiskal daerah.
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Jusup Ginting Suka, S.E., turut mendukung usulan penambahan anggaran tersebut.
Menurut Jusup, anggaran yang memadai diperlukan agar program pembinaan, pelayanan jemaat, serta kegiatan yang berkaitan dengan rumah ibadah dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Ia berharap Pemko Medan memberikan perhatian terhadap aspirasi pengurus PGI sehingga berbagai program pelayanan kepada umat Kristiani dapat terus ditingkatkan.
“Anggaran yang memadai sangat diperlukan agar program kerja PGI Kota Medan dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pelayanan jemaat, rumah ibadah, dan kegiatan gereja lainnya,” katanya.
Pada akhirnya, pertemuan PGI dengan pimpinan DPRD ini bukan hanya soal angka yang turun dari Rp1 miliar menjadi Rp200 juta. Ada pula pertanyaan tentang prioritas anggaran, keberlanjutan pelayanan keagamaan, dan keterlibatan organisasi dalam kegiatan yang membawa nama kebersamaan.
Bagi PGI, harapannya jelas: pelayanan tetap berjalan dan program tidak tersendat. Bagi DPRD dan Pemko Medan, tantangannya adalah menerjemahkan dukungan menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan sesuai kemampuan anggaran.
Sebab, dalam politik anggaran, kata mendukung memang mudah diucapkan. Yang lebih ditunggu masyarakat adalah bagaimana dukungan itu berujung pada keputusan nyata—tanpa mengabaikan kepentingan publik dan prinsip keadilan bagi seluruh warga Kota Medan.(***)
