matabangsa.com – Pancur Batu: Babinsa Koramil 14/PB Serda Adolf Simanjuntak menghadiri acara musyawarah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa,Di kantor desa Namo Simpur,Kec. Pancur Batu, Kab.Deli Serdang. Rabu (02/10/2024)
Rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan musyawarah dalam rangka menyusun perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan Desa kedepannya, sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintahan desa, BPD,LPM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga masyarakat desa Namo Simpur.
Rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, sebagai dasar penyusunan dokumen dalam penganggaran Desa melalui APBD, yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kecamatan/Kabupaten sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Pada kesempatan ini, Serda Adolf Simanjuntak Babinsa Koramil 14/PB Kodim 0201/Medan,menghadiri musyawarah desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2024 di Kantor Desa Namo Simpur.
Dalam acara tersebut Babinsa menyampaikan bahwa, musyawarah Desa diadakan bertujuan untuk menampung semua aspirasi dan masukan dari Kadus, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LPM, BINDES, Ibu PKK dan juga masyarakat terkait pembangunan yang ada di Desa, sehingga dapat ditetapkan yang menjadi skala prioritas utama sesuai anggaran yang ditentukan dari ABPD.
Lebih lanjut Babinsa katakan Sasaran pokok pembangunan Desa nantinya diprioritaskan pada infrasruktur umum, seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, penerangan lampu jalan, dan juga peningkatan pelayanan kesehatan yang maksimal Serta Pendidikan.
“Sehingga harapannya pada pelaksanaannya nantinya dapat berjalan dengan baik,lancar dan tepat sasaran serta transparan anggarannya.Guna menghindari adanya penyimpangan dana anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab”, tutur Babinsa.
Hadir dalam acara : Perwakila Camat Ibu Upik, Kades Namo Simpur, Babinsa Koramil 14/PB, Babinkabtibmas,PLD Bapak Laban Sembiring, Para Kadus, Ketua BPD dang anggota, Ketua LPM dan anggota,Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Bindes, Ibu PKK, dan Perwakilan masyarakat.
