Banggar DPRD Medan Finalisasi Pertanggungjawaban APBD 2025, Tinggal Menunggu Paripurna
MEDAN — Setelah melalui serangkaian pembahasan bersama perangkat daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan akhirnya memasuki tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Rapat finalisasi berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan dan dipimpin Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Banggar DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B.
Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Banggar H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H., serta diikuti para Anggota Banggar DPRD Kota Medan.
Finalisasi ini menjadi tahap penting setelah Banggar melakukan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan.
Dalam rapat tersebut, berbagai hasil pembahasan kembali dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
Tidak hanya soal berapa uang yang masuk dan keluar, Banggar juga memastikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program pemerintah daerah juga menjadi perhatian agar anggaran yang telah digunakan benar-benar tepat sasaran.
Tahap finalisasi ini sekaligus menjadi kesempatan terakhir untuk memastikan seluruh hasil pembahasan sudah memiliki titik temu sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
Setelah seluruh hasil pembahasan disepakati, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Medan untuk mendapatkan pengesahan.
Dengan demikian, rangkaian pembahasan yang berlangsung beberapa hari tersebut mulai menemukan garis akhirnya. Angka-angka APBD 2025 yang sebelumnya dibedah satu per satu kini tinggal menunggu ketukan palu di ruang paripurna.
Namun, bagi DPRD Kota Medan, pengesahan bukan berarti pekerjaan selesai. Hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD diharapkan menjadi catatan penting agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya semakin tertib, efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(***)
