Bobby Nasution Usulkan Jalur Laut dan Subsidi Logistik, UMKM Sumut Dibidik Tembus Pasar Malaysia
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong pembukaan jalur laut dengan pola pengiriman skala kecil tetapi berfrekuensi tinggi, disertai subsidi logistik, untuk memperluas pasar ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Malaysia.
Gagasan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM yang selama ini harus berhadapan dengan biaya pengiriman mahal dan persyaratan pengiriman dalam jumlah besar. Sebab, bagi usaha kecil, menyiapkan barang dalam volume besar bukan perkara mudah. Modal terbatas, sementara barang harus menunggu cukup lama sebelum bisa dikirim. Ujung-ujungnya, uang usaha ikut tertahan di gudang.
Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzafar Shah Mustafa, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sabtu (10/10/2026).
Bobby menilai, Sumut memiliki potensi UMKM yang besar untuk menembus pasar Malaysia. Namun, potensi tersebut perlu didukung sistem logistik yang lebih fleksibel agar pelaku usaha kecil tidak harus menunggu barang terkumpul dalam jumlah besar untuk bisa melakukan ekspor.
“Kita usulkan pengiriman dalam volume yang tidak terlalu besar tetapi lebih sering, misalnya lima hari sekali atau seminggu sekali. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu menumpuk stok terlalu lama dan perputaran modal mereka bisa lebih cepat dan dinamis,” ujar Bobby.
Menurutnya, pola pengiriman rutin dalam volume kecil dapat membantu pelaku usaha menjaga arus kas, mengurangi penumpukan stok, sekaligus merespons permintaan pasar dengan lebih cepat.
Jangan Sampai Ongkos Kirim Lebih Besar dari Peluang
Untuk merealisasikan skema tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan kesiapan memberikan subsidi pada sektor transportasi laut lintas negara guna menekan biaya logistik produk UMKM lokal.
Langkah ini menjadi penting karena produk yang bagus belum tentu mampu bersaing jika biaya pengirimannya terlalu tinggi. Dalam perdagangan, kualitas barang memang menentukan, tetapi ongkos logistik juga bisa menjadi penentu apakah produk sampai ke pasar atau hanya bertahan di tempat produksi.
Dengan subsidi dan jalur pengiriman yang lebih teratur, pemerintah berharap UMKM Sumut memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing di pasar Malaysia.
Bobby juga menyoroti keunggulan geografis Sumut yang relatif dekat dengan sejumlah pusat ekonomi Malaysia, termasuk Kuala Lumpur dan Penang. Kedekatan tersebut, menurutnya, seharusnya dapat diterjemahkan menjadi keuntungan ekonomi nyata, bukan sekadar kebanggaan karena jarak di peta terlihat berdekatan.
“Jarak kita sangat dekat, bahkan beberapa daerah di Sumut lebih cepat dijangkau dari Kuala Lumpur dibanding Jakarta. Keunggulan geografis ini harus kita konversikan menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di kedua wilayah,” katanya.
Selain perdagangan, kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kawasan industri. Jika dirancang dengan baik, konektivitas Sumut–Malaysia berpeluang membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan usaha lokal.
Namun, agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana pertemuan bilateral, diperlukan tindak lanjut yang jelas, mulai dari penentuan rute pelayaran, skema subsidi, jadwal pengiriman, hingga mekanisme kepabeanan dan standar produk ekspor.
Sebab, bagi UMKM, yang dibutuhkan bukan hanya kabar bahwa pasar luar negeri terbuka, melainkan juga kepastian berapa ongkos kirimnya, kapan barang berangkat, dan bagaimana produk sampai ke pembeli tanpa membuat modal usaha megap-megap.
Malaysia Sambut Baik, Mekanisme Teknis Dibahas
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzafar Shah Mustafa, menyambut baik usulan pembukaan jalur laut dan pemberian subsidi logistik tersebut.
Ia menyatakan, pihaknya akan mendiskusikan mekanisme teknis pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi pemerintah maupun peluang kerja sama dengan sektor swasta di Malaysia.
Menurut Dato’ Muzafar, Sumut merupakan salah satu pintu masuk strategis bagi Malaysia dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia.
Ia menyebutkan, dari total nilai perdagangan bilateral Indonesia–Malaysia yang mencapai hampir US$26 miliar, kontribusi perdagangan Sumut tercatat signifikan, yakni sekitar US$1 miliar hingga US$2 miliar.
“Sumatera Utara memiliki kepentingan yang sangat besar bagi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, perkapalan, hingga pariwisata medis dan pendidikan. Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin sangat baik selama ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi Sumut dan Malaysia memiliki ruang pengembangan yang cukup besar. Tantangannya kini adalah bagaimana peluang perdagangan tersebut bisa semakin dirasakan oleh pelaku usaha kecil, bukan hanya perusahaan dengan kapasitas produksi dan modal besar.
Jika mekanisme pengiriman skala kecil dapat diwujudkan dengan biaya yang kompetitif, UMKM berpeluang melakukan ekspor secara lebih rutin, menguji permintaan pasar, serta meningkatkan produksi secara bertahap.
Dengan begitu, ekspor tidak lagi identik dengan pengiriman dalam jumlah besar yang hanya terjangkau oleh pemain bermodal tebal.
Karhutla Juga Jadi Pembahasan
Di luar agenda perdagangan, pertemuan tersebut turut membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak asap lintas negara.
Bobby menyampaikan bahwa kondisi cuaca dan penanganan karhutla di Sumut pada tahun ini relatif baik. Ia menyebut, tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia.
“Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia. Meskipun ada kiriman asap tipis dari daerah lain, curah hujan di Sumut saat ini masih lumayan baik,” jelasnya.
Dato’ Muzafar juga menyampaikan kesiapan Malaysia untuk terus berkoordinasi dan berpartisipasi dalam penanganan persoalan lingkungan regional di kawasan ASEAN.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa hubungan Sumut–Malaysia tidak hanya bertumpu pada perdagangan, tetapi juga mencakup pendidikan, pariwisata medis, perkapalan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Kini, publik tinggal menunggu tindak lanjutnya. Sebab, jalur laut boleh saja dibuka, subsidi boleh saja disiapkan, dan peluang pasar boleh saja terbentang luas. Namun, ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah produk UMKM Sumut benar-benar bisa lebih mudah menyeberang ke Malaysia, biaya pengirimannya turun, dan pendapatan pelaku usaha ikut meningkat.
Jangan sampai UMKM sudah siap berlayar, tetapi peluang ekspornya masih tertahan di dermaga birokrasi.(***)
