Selasa sore, 21 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, suasana di UGD sempat terasa seperti seleksi masuk klub eksklusif—bedanya, yang diuji bukan CV, tapi kartu BPJS Kesehatan. Seorang warga bernama Putri Chamayang dari Jl Komplek Mencirim Minimalis-2, Sei Mencirim, Sunggal, Deli Serdang, dikabarkan sempat “tertahan” di pintu layanan karena satu hal klasik: kartu belum di tangan.
Di titik itulah muncul sosok yang mungkin lebih cepat dari ambulans—Ustad Rajudin Sagala, anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, atau yang akrab disebut URS. Datangnya bukan bawa obat, tapi bawa “resep” bernama advokasi. Dan ternyata, resep ini langsung manjur.
Tak butuh waktu lama, pintu layanan yang tadi terasa berat langsung terbuka. Putri Chamayang akhirnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Sundari—tanpa harus pusing memikirkan biaya, karena langsung dilayani berobat gratis.
Kondisi pasien saat itu dilaporkan lemah, mual, dan pusing di kepala. Diagnosisnya sederhana: tubuh butuh perawatan, bukan perdebatan soal administrasi. Dan untungnya, kali ini logika itu menang.
Kisah ini jadi semacam pengingat ringan—di tengah sistem yang kadang suka “loading”, kehadiran orang yang mau turun langsung itu seperti tombol refresh. Kadang yang dibutuhkan warga bukan hanya fasilitas, tapi juga yang mau mengetuk pintu yang tertutup.
Di sisi lain, cerita ini juga menggelitik: apakah untuk bisa dilayani, warga harus selalu punya “akses khusus”? Atau memang sudah saatnya pelayanan publik berdamai dengan realita bahwa sakit tidak pernah menunggu kelengkapan berkas.
Terlepas dari itu semua, aksi URS kali ini jelas memberi napas lega—setidaknya untuk satu keluarga di Sei Mencirim. Dari yang sempat tertahan, akhirnya bisa ditangani. Dari yang khawatir, jadi sedikit tenang.
Kita doakan Putri Chamayang lekas sembuh. Semoga ke depan, yang cepat bukan hanya advokasinya, tapi juga sistem pelayanannya. Jadi kalau ada yang datang ke UGD, yang ditanya bukan lagi “BPJS-nya mana?”, tapi “sakitnya apa?”
