DPRD Medan Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden, APBN 2027 Jadi Sorotan
MEDAN — Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada Jumat (14/8/2026) ikut terhubung dengan agenda kenegaraan di tingkat nasional. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan mengikuti secara langsung rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI melalui video conference.
Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terlebih dahulu dibuka Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H., serta dihadiri segenap anggota DPRD Kota Medan.
Dari layar videotron, jajaran DPRD Medan mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI yang diawali sambutan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Agenda tersebut tidak sekadar menjadi tontonan seremonial. Dalam sidang nasional itu, Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Selain pidato kenegaraan, DPRD Kota Medan juga mengikuti siaran langsung Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung oleh Presiden RI kepada Ketua DPR RI.
Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan penyampaian surat permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung, sebelum ditutup dengan penandatanganan berita acara.
Bagi DPRD Kota Medan, mengikuti agenda tersebut juga menjadi bagian dari memahami arah kebijakan nasional, terutama terkait rancangan APBN 2027 yang nantinya memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan dan kebijakan fiskal di daerah.
Sementara itu, HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut membawa pesan tentang penguatan kemandirian bangsa, pemerataan keadilan serta upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.
Rangkaian siaran langsung melalui video conference tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, Ketua KPU Kota Medan, Ketua Bawaslu Kota Medan, tokoh agama dan alim ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta para undangan.
Pelaksanaan agenda ini berlangsung serentak di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Bagi DPRD Medan, momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembahasan kebijakan di tingkat daerah tidak pernah benar-benar terpisah dari arah kebijakan nasional. Terlebih ketika menyangkut APBN, karena kebijakan fiskal pusat pada akhirnya ikut menentukan ruang gerak pembangunan daerah.
Kemerdekaan tahun ini pun tidak berhenti pada upacara dan pidato. Tema “berdaulat, adil, dan makmur” pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terasa sampai ke daerah.
Dan bagi wakil rakyat di daerah, pekerjaan rumahnya cukup jelas: mendengar pidato di layar boleh, tetapi manfaat kebijakan tetap harus terlihat di kehidupan masyarakat.(***)
