Haji 2027 Disiapkan Lebih Matang, Pemprov Sumut dan DPR RI Soroti Pelayanan hingga Anggaran
MEDAN – Musim haji 2027 memang masih di depan mata. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sudah mulai memasang ancang-ancang.
Targetnya sederhana, tetapi tidak boleh sederhana dalam pelaksanaannya: pelayanan jemaah harus semakin baik, nyaman, profesional, dan tentu saja tidak sekadar bagus dalam laporan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat (2/10/2026).
Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya berjalan baik dan mendapat respons positif dari jemaah.
“Penyelenggaraan tahun lalu sangat baik, jemaah kita merasa puas dan tahun ini kita berkomitmen akan semakin matang, semakin profesional dan semakin baik memberikan pelayanan kepada jemaah kita,” kata Timur usai kegiatan tersebut.
Menurut Timur, evaluasi tetap diperlukan karena penyelenggaraan haji memiliki tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat.
“Tantangannya tentu selalu berbeda setiap tahun, oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi untuk mempersiapkan haji tahun depan,” ujarnya.
Kalimat “semakin baik” tentu terdengar familiar setiap menjelang musim haji. Tantangannya adalah bagaimana kata-kata itu benar-benar sampai ke tempat yang paling penting: jemaah, bukan berhenti di ruang rapat dan tumpukan dokumen.
Anggaran Ikut Jadi Tantangan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan, salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji 2027 adalah persoalan anggaran.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap anggaran penyelenggaraan haji tahun depan. Kondisi tersebut membuat efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi semakin penting.
“Kami percaya dengan sinergi yang kuat kita bisa efektif, lebih tepat sasaran dan efisien dalam penyelenggaraan haji. Mudah-mudahan ibadah haji Sumut semakin baik,” kata Ansory yang juga menjadi Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Perwakilan Kemenhaj Sumut.
Artinya, pelayanan jemaah diharapkan tidak turun kualitas hanya karena anggaran harus lebih efisien. Sebab efisiensi seharusnya berarti tepat guna, bukan sekadar memangkas angka lalu berharap pelayanan tetap terbang tinggi.
Pembimbing Jemaah Tak Boleh Ketinggalan Zaman
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus mengungkapkan, sejumlah tahapan persiapan haji 2027 telah dilakukan.
Salah satu perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pembimbing jemaah. Kemenhaj Sumut menyiapkan pembimbing yang memiliki sertifikat serta pengetahuan tentang ibadah haji yang aktual.
“Kita akan meningkatkan pelayanan, salah satunya dengan mempersiapkan pembimbing yang bersertifikat dan ilmunya yang up to date. Kita tidak ingin orang yang ilmunya sudah tertinggal jauh menjadi pembimbing, bisa bahaya nanti,” kata Zulkifli.
Pernyataan tersebut cukup beralasan. Jemaah membutuhkan pembimbing yang bukan hanya hafal materi, tetapi juga mampu menjelaskan persoalan haji dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai perkembangan.
Sebab, kalau teknologi saja terus diperbarui, informasi terus bergerak, dan cara pelayanan terus berkembang, tentu pembimbing jemaah juga tidak boleh berhenti belajar.
Dengan persiapan sejak jauh hari, Pemprov Sumut bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah berharap penyelenggaraan haji 2027 dapat berjalan lebih matang.
Ukurannya pun sebenarnya sederhana: jemaah berangkat dengan tenang, menjalankan ibadah dengan nyaman, mendapatkan pelayanan yang layak, lalu pulang dengan selamat.
Kalau itu tercapai, barulah kata “pelayanan semakin baik” benar-benar punya arti—bukan sekadar kalimat manis menjelang musim haji.(***)
