Kantor Baru PDIP Samosir: Jangan Sampai Gedung Megah, Rakyat Malah Cuma Jadi Tamu
SAMOSIR — Batu pertama sudah diletakkan. Gedung baru DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir pun mulai menemukan bentuknya. Tetapi, seperti biasa, tantangan terbesar sebuah kantor politik bukanlah mendirikan tembok, memasang atap, atau menghitung jumlah ruangan.
Tantangan sebenarnya justru sederhana: setelah gedung berdiri megah, apakah rakyat masih merasa punya pintu untuk mengetuk?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memimpin peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Sabtu (15/8/2026).
Hasto dan Djarot didampingi Tim Hukum Johannes Oberlin Tobing, Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro dan Mohamad Guntur Romli. Kedatangan rombongan DPP disambut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Sekretaris DPD Sutarto, Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir Osvaldo Simbolon, jajaran Fraksi PDIP DPRD Samosir, kader, hingga tokoh masyarakat.
Sambutan berlangsung dengan Tari Tor-Tor. Samosir pun menyambut tamu politiknya dengan cara yang paling Samosir: budaya hadir lebih dulu sebelum pidato dimulai.
Setelah prosesi adat, giliran batu yang berbicara. Hasto, Djarot dan Rapidin secara bergantian meletakkan batu pertama sebagai penanda pembangunan kompleks kantor partai yang dirancang lengkap dengan gedung utama, aula pertemuan hingga patung Bung Karno. Targetnya, pembangunan rampung Januari 2027.
Secara fisik, tentu saja kantor ini akan menjadi bangunan. Tetapi Hasto mengingatkan agar jangan sampai yang dibangun hanya beton, sementara gagasan dan keberpihakan kepada rakyat berhenti di dalam pidato.
Membawa pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Hasto menyebut Samosir sebagai tanah yang memiliki posisi penting dalam sejarah peradaban. Karena itu, kantor partai di kawasan tersebut menurutnya tidak boleh sekadar menjadi tempat rapat, konsolidasi, rekrutmen dan kaderisasi.
Kantor itu harus memiliki roh kebudayaan, bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan berpihak kepada masyarakat bawah.
Bahasa politiknya memang terdengar besar. Namun intinya cukup sederhana: jangan membangun kantor rakyat dengan mental kantor yang membuat rakyat sungkan masuk.
Hasto bahkan menegaskan kantor DPC tersebut harus menjadi rumah rakyat, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok terpinggirkan dan warga yang merasa mengalami ketidakadilan hukum.
Di sinilah pesan tersebut menjadi menarik.
Sebab dalam praktik politik sehari-hari, istilah “rumah rakyat” kadang begitu mudah dipasang di spanduk, baliho, bahkan papan nama. Tetapi ketika rakyat benar-benar datang membawa persoalan, pintunya kadang terasa lebih berat dibuka daripada pintu gedung itu sendiri.
Karena itu, kantor baru PDIP Samosir nantinya akan diuji bukan oleh kemegahan bangunannya, melainkan oleh seberapa sering rakyat datang dan benar-benar mendapatkan jalan keluar.
Kalau orang miskin datang membawa persoalan, apakah ia akan dilayani?
Kalau warga kecil berhadapan dengan ketidakadilan, apakah ada yang mendengar?
Kalau anak muda datang bukan membawa proposal, melainkan membawa gagasan, apakah tersedia ruang untuk berdiskusi?
Kalau jawabannya iya, barulah istilah “rumah rakyat” punya makna yang lebih dalam daripada sekadar slogan politik.
Hasto juga mengingatkan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pendidikan politik, literasi dan ruang dialektika bagi generasi muda. Dari tempat itu, diharapkan lahir gagasan-gagasan baru tentang masa depan Samosir dan Indonesia.
Ia mengambil contoh Bung Karno dan Bung Hatta. Keduanya, kata Hasto, bukan lahir dari kemewahan, melainkan dari pergulatan dengan penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan, sembari terus menggembleng diri melalui membaca dan berdiskusi.
Pesan ini sebenarnya relevan di tengah zaman ketika membaca buku sering kalah cepat dengan membaca komentar media sosial.
Anak muda hari ini bisa mengetahui segala sesuatu dalam hitungan detik, tetapi belum tentu memahami sesuatu secara mendalam. Karena itu, jika kantor partai benar-benar bisa menjadi ruang literasi, diskusi dan pendidikan politik, gedung tersebut akan memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekadar alamat baru organisasi.
Samosir sendiri bukan sekadar latar belakang foto peletakan batu pertama. Kawasan ini memiliki sejarah, kebudayaan dan identitas yang kuat. Maka cukup masuk akal jika kantor politik di sana tidak hanya bicara tentang siapa yang akan menang dalam pemilu berikutnya, tetapi juga tentang seperti apa generasi berikutnya akan tumbuh.
Pada akhirnya, pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Samosir akan selesai secara fisik. Batu ditumpuk, dinding berdiri, aula tersedia dan patung Bung Karno mungkin menjadi salah satu titik perhatian.
Namun pekerjaan terbesarnya justru dimulai setelah tukang terakhir meninggalkan lokasi.
Sebab kantor partai yang megah belum tentu otomatis menjadi rumah rakyat.
Rumah rakyat baru benar-benar menjadi rumah rakyat ketika rakyat merasa tidak perlu membawa kartu pengenal, jabatan, atau koneksi untuk bisa masuk dan didengar.
Kalau itu bisa diwujudkan, kantor baru PDIP Samosir bukan sekadar bangunan politik.
Ia bisa menjadi tempat gagasan tumbuh, kader ditempa, anak muda berdiskusi dan masyarakat kecil menemukan keberpihakan.
Dan kalau tidak?
Ya, paling tidak akan berdiri satu lagi gedung politik yang megah—sementara rakyat cukup berdiri di luar pagar sambil membaca tulisan: “Rumah Rakyat.”(***)
