Pemko Medan Ikuti Rakor Kemendagri, Inflasi Pangan dan Nasib Guru PPPK Jadi Sorotan
MEDAN – Harga pangan yang naik bisa membuat isi dompet makin tipis, sementara urusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga membutuhkan kepastian. Dua persoalan berbeda ini menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/10/2026).
Pemerintah Kota Medan mengikuti rakor tersebut secara virtual dari ruang Command Center. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi, bersama jajaran terkait.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, serta diikuti perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Agenda ini tak sekadar membahas angka inflasi dalam laporan statistik. Pergerakan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga beras, cabai, atau komoditas pangan lainnya bergerak naik, masyarakat biasanya tak punya banyak pilihan selain menyesuaikan pengeluaran.
Harga Pangan Jangan Cuma Dipantau dari Ruang Rapat
Dalam rakor tersebut, pemerintah memantau perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sekaligus mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Pergerakan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, distribusi barang, hingga dinamika global. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor dan langkah konkret di lapangan.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kepala daerah turun langsung memantau kondisi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi diminta bergerak cepat serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pelaku usaha setempat.
“Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Tomsi.
Pesannya cukup jelas: pengendalian inflasi tidak cukup berhenti pada rapat koordinasi dan deretan angka di layar presentasi. Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan gejolak harga dapat diantisipasi sebelum semakin membebani masyarakat.
Sebab, bagi warga, inflasi bukan sekadar istilah ekonomi. Dampaknya terasa ketika uang belanja yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tiba-tiba harus dibagi lebih ketat.
Guru PPPK Juga Butuh Kepastian
Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut membahas penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk persoalan formasi, status, hak-hak guru, dan dukungan anggaran.
Isu ini menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena penataan tenaga pendidik membutuhkan perencanaan yang matang serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepastian mengenai formasi, pemenuhan hak, dan dukungan anggaran diperlukan agar kebijakan penataan guru dapat berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
Guru membutuhkan kepastian dalam menjalankan tugasnya, sementara pemerintah harus memastikan kebijakan kepegawaian dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, urusan pendidikan tidak cukup hanya berbicara tentang kualitas pembelajaran di kelas. Tata kelola tenaga pendidik dan kepastian kebijakan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan.
Tantangan Pemko Medan: Kebijakan Harus Terasa Nyata
Keikutsertaan Pemko Medan dalam rakor Kemendagri menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan membahas persoalan strategis kepegawaian.
Namun, tantangan sesungguhnya berada pada tindak lanjut di tingkat daerah. Pemantauan harga perlu diikuti langkah antisipasi yang terukur, sedangkan pembahasan guru PPPK membutuhkan koordinasi dan perencanaan anggaran yang cermat.
Untuk pengendalian inflasi, masyarakat membutuhkan harga yang relatif stabil dan pasokan pangan yang terjaga. Sementara dalam urusan guru PPPK, kepastian kebijakan dan pemenuhan hak sesuai ketentuan menjadi hal yang penting.
Dua persoalan ini memang berbeda, tetapi sama-sama berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa sering mengikuti rapat koordinasi, melainkan seberapa efektif hasil pembahasan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Sebab, harga pangan yang terkendali lebih mudah dirasakan warga daripada grafik inflasi yang terus dipaparkan. Begitu pula kepastian bagi guru, yang nilainya jauh lebih besar ketika hadir dalam kebijakan nyata, bukan sekadar menjadi agenda pembahasan.(***)
