Pemprov Sumut Salurkan Banpres Rp48,35 Miliar untuk 16.118 UMKM Terdampak Bencana, Masing-Masing Terima Rp3 Juta
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang terdampak bencana. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta untuk membantu memulihkan usaha yang sempat terhenti akibat bencana.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi suntikan modal bagi pelaku usaha kecil agar kembali produktif, mulai dari membeli bahan baku, mengganti peralatan yang rusak hingga menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto Nomor 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Timur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumut yang terdampak bencana,” ujar Timur.
Ia berharap bantuan Rp3 juta per pelaku usaha tersebut tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun kembali usaha yang terdampak. Timur memahami bahwa nilai bantuan tersebut belum tentu sebanding dengan seluruh kerugian yang dialami masyarakat, namun diharapkan mampu menjadi pemantik kebangkitan ekonomi keluarga.
“Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana. Kemarin ada yang berjualan kue, membuat lontong, hingga kerajinan tangan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir,” pesannya.
Timur mengungkapkan, berdasarkan pendataan pascabencana yang terjadi pada 2025, sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumatera Utara tercatat terdampak. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.
Dampak bencana tersebut tidak hanya dirasakan sektor pertanian akibat kehilangan hasil panen, tetapi juga pedagang dan pelaku usaha mikro yang kehilangan tempat usaha, peralatan produksi hingga modal untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurut Timur, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik. Pemulihan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian agar warga dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan.
“Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan jalan. Kita juga harus membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan,” tegasnya.
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan, Pemprov Sumut akan mendorong perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, serta penguatan akses pembiayaan. Perangkat daerah terkait juga diminta mengawal penyaluran bantuan secara transparan dan tepat sasaran.
Timur turut meminta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diperkuat, terutama dalam mendata pelaku usaha terdampak yang belum memperoleh bantuan agar dapat diakomodasi pada tahap penyaluran berikutnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, mengatakan Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana tahun 2026. Penyaluran program tersebut dilakukan bersama Bank BRI.
Pada tahap pertama, Bank Sumut menyalurkan bantuan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Heru menyebutkan, wilayah penerima bantuan antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
“Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif,” ungkap Heru.
Ia berharap dana bantuan tersebut digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat keberlangsungan ekonomi keluarga. Bahkan, pelaku usaha yang sebelumnya berada pada skala mikro diharapkan dapat berkembang menjadi usaha kecil.
Salah seorang penerima bantuan, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, Dusun VI, mengaku usaha makanan ringan dan makanan beku (frozen food) miliknya terpaksa berhenti beroperasi setelah diterjang banjir.
Ia menceritakan, banjir sempat menggenangi rumah sekaligus tempat usahanya hingga setinggi dada orang dewasa. Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah peralatan penting, termasuk kulkas penyimpanan produk beku dan kompor untuk memasak, mengalami kerusakan parah.
Bagi Efendi, bantuan pemerintah tersebut menjadi harapan untuk kembali memulai usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarganya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution, dan Bank Sumut. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya,” harapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Yuliani Siregar, serta jajaran Bank Sumut Kantor Cabang Kampung Lalang.
Penyaluran Banpres ini menjadi salah satu langkah pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Utara pascabencana. Namun, dengan jumlah UMKM terdampak mencapai 117.169 unit dan penerima tahap pertama sebanyak 16.118 pelaku usaha, pekerjaan rumah pemerintah masih cukup besar.
Artinya, bantuan Rp48,35 miliar ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Sebab, bagi pelaku usaha yang kehilangan peralatan, stok barang, dan sumber penghasilan, bangkit kembali bukan perkara sekadar memiliki semangat. Mereka juga membutuhkan modal, pendampingan, dan kepastian bahwa bantuan berikutnya tidak berhenti di atas kertas pendataan.(***)
